Follow
Ngabalin sebut #2019GantiPresiden gerakan makar
Merdeka.com - Staf Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin menyebut gerakan #2019GantiPresiden adalah makar. Dia pun meminta aksi tersebut agar dihentikan.
"Makar itu, makar harus dihentikan seluruh aktivitasnya," kata Ngabalin saat dihubungi di Jakarta, Senin (27/8).
Ngabalin mengaku memiliki alasan mengapa aksi #2019GantiPresiden adalah makar. "2019 artinya tanggal 1 Januari, pukul 00.00 itu kan 2019, ganti presiden. Apa yang terbayang? Saat itu juga harus ganti. Artinya itu tindakan makar," ucap Ngabalin.
-
Apa yang ingin dihentikan oleh Presiden? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Siapa yang dapat memberhentikan presiden? Selain itu, amandemen ketiga pada tahun 2001 menambahkan pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945 yang mengatur tentang prosedur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden oleh MPR atas usul DPR, dengan syarat-syarat tertentu.
-
Siapa yang menggugat hasil Pilpres 2024 di MK? Putusan ini dibacakan terpisah sesuai nomor registrasi perkara yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
-
Apa yang dilakukan Golkar di Pilpres 2024? 'Kesempatan bagi saya untuk menyampaikan terima kasih saya atas kerja keras Partai Golkar dalam pemilihan umum yang tentu saja kita rasakan bersama tahun 2024 ini, peran Partai Golkar sangat besar,' kata Prabowo.
-
Kenapa Ganjar gugat hasil Pilpres ke MK? 'Tim akan segera mendaftarkan itu, dan mudah-mudahan ini akan membuka tabir, dan tentu saja harapan kita MK-lah yang nanti mengadili ini dengan baik, dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan,' kata Ganjar dalam konferensi pers di Posko Pemenangan, Kamis (21/3).
-
Siapa yang diminta mundur? Adapun keenam caleg yang diminta mundur tersebut di antaranya dari Dapil 13 meliputi Batang, Pekalongan dan Pemalang, yakni Achmad Ridwan dan satu orang belum terkonfirmasi. Kemudian di Dapil 2 meliputi Kendal, Kabupaten Semarang dan Salatiga ada Diah Kartika Permatasari.Di Dapil 8 meliputi Magelang, Kota Magelang, Boyolali, yakni Eko Susilo dan Dwi Adi Agung Nugroho. Kemudian di Dapil 9 meliputi Purworejo, Wonosobo dan Temanggung ada Elisabeth Intan Kurniasari.
Menurut Ngabalin, aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah jelas menyebutkan bahwa pergantian Presiden dilakukan pada Pilpres selesai digelar. Oleh sebab itu, dia melihat gerakan tersebut adalah bertentangan konstitusi.
"Yang kita tahu dalam regulasi 17 April pemilu presiden yang baru. Karena itu, maka seluruh aktivitas dan deklarasi yang terkait pergantian presiden harus dihentikan. Karena itu gerakan gerombolan pengacau keamanan negara," terang Ngabalin.
Reporter: Hanz SalimSumber: Liputan6.com
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
TPN Ganjar-Mahfud menyoroti pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Banten.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam, Mahfud MD tegas mengingatkan, TNI Polri dan ASN untuk netral dalam pemilu 2024. Dia ingin tercipta Pemilu yang bermartabat.
Baca Selengkapnya
ASN dilarang like dan komen di akun media sosial capres-cawapres.
Baca Selengkapnya
Ma'ruf Amin menyinggung netralitas media usai Ganjar muncul dalam tayangan Azan TV.
Baca Selengkapnya
Menpan RB Azwar Anas menegaskan, ASN dilarang like dan komen di akun media sosial capres-cawapres.
Baca Selengkapnya
Cak nanto mengingatkan demokrasi dijalankan secara tidak adil maka akan berpotensi perpecahan di masyarakat.
Baca Selengkapnya
Akun X Kemhan diretas menuliskan tagar Prabowo-Gibran2024
Baca Selengkapnya
Mahfud beserta jajaran di Kemenkopolhukam berharap kontestasi Pemilu 2024 dapat berjalan dengan jujur, adil, damai.
Baca Selengkapnya
Todung Lubis meminta pejabat negara yang ingin terlibat dalam Pilpres mengajukan cuti.
Baca Selengkapnya
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD memastikan akan menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK.
Baca Selengkapnya
Anies memandang gerakan salam empat jari itu mencuat sebagai sebuah pesan yang ingin disampaikan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Ganjar menilai pejabat publik yang maju jadi capres cawapres rawan penyalahgunaan kekuasaan
Baca Selengkapnya