NU Blak-blakan Minta Jatah Menteri: Dukungan Nahdliyin ke Jokowi Tidak Gratis

Merdeka.com - Kontribusi tokoh dan warga Nahdatul Ulama (NU) di Pilpres 2019, menjadi salah satu faktor kemenangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf), meski saat ini masih menjalani sidang gugatan dari Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, Ormas terbesar di Tanah Air itu sudah berani blak-blakan mengusulkan tambahan jatah menteri untuk kader NU di kabinet berikutnya.

"Tidak ada dukungan politik yang gratis!" tegas Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali) usai menghadiri Halal bi Halal Keluarga Besar Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) di Masjid Al Akbar Surabaya, Rabu (19/6) malam.

Bahkan, pengasuh Ponpes Bumi Shoawat, Tulangan, Sidoarjo ini yakin jika kader NU yang diusulkan akan pos menteri yang strategis. "Insya Allah akan mendapat posisi yang strategis," katanya.

Sayang, Gus Ali enggan menyebut nama-nama yang akan diusulkan. "Saya ndak berani nyampaikan (nama), ada.. ada. Sebentar lagi ada (nama warga NU yang diusulkan)," elaknya sembari menegaskan jika nama-nama yang akan diusulkan sudah dibicarakan di internal NU.

Senada dengan Gus Ali, Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar yang turut hadir di Halal bi Halal yang dihadiri Menteri BUMN, Rini Soemarno itu, juga menyebut usulan permintaan jatah menteri itu wajar.

"Sesuatu yang wajar kan, dan ndak dilarang. Ya tinggal gimana nanti cara dan suatu bentuk komitmen-komitmen yang akan, ya lihat nanti. Tentu kan banyak yang berkeinginan," kata Kiai Miftah, sapaan KH Miftachul Akhyar.

Namun, pengasuh Ponpes Miftachus Sunnah Surabaya tersebut mengaku kalau pihaknya belum menentukan nama-nama kader NU yang akan diusulkan ke Jokowi, beda dengan pengakuan Gus Ali. "Belum!" elak mantan Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur tersebut. Sudah komunikasi dengan Jokowi

Kalau soal komunikasi dengan Jokowi terkait usulan tambahan jatah menteri untuk NU, Kiai Miftah mengaku sudah ada. "Tapi apakah menjurus, bagaimana, ya komunikasi biasa," ucapnya.

Tak sebatas mengusulkan tambahan menteri, Kiai Miftah juga menyebut sudah saatnya kalangan NU menempati pos menteri strategis. "Ya saatnya memang, tapi ya mudah-mudahanlah hasil," tandasnya.

Sekadar tahu, sejumlah nama dari kalangan NU dispekulasikan bakal menjabat menteri di kabinet Jokowi pada periode berikutnya.

Sejumlah nama itu di antaranya Ketua PP Muslimat NU, Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid, mantan Ketua Umum Fatayat NU, Ida Fauziyah, serta Ketua Umum PP GP Ansor (salah satu Banom NU), Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

Sementara di kabinet Jokowi saat ini, tercatat ada enam menteri dari kalangan NU, yaitu Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, M Nasir; Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri; Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Kemudian Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo yang menggantikan Marwan Ja'far, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin; serta Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa yang diganti Agus Gumiwang dari Golkar karena maju Pilgub Jawa Timur 2018.