Follow
Pangkostrad daftar Cagub, Panglima TNI sebut 'Tak perlu izin saya'
Merdeka.com - Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara 2018. Edy telah mendaftar di dua partai yakni PDI Perjuangan dan Partai Hanura.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menuturkan, Letjen Edy belum mengajukan izin terkait pencalonannya sebagai cagub Sumut.
"Dia belum mengajukan (izin) ke saya kok," singkat Gatot usai menghadiri Rakornas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis (3/7).
-
Siapa yang menjadi Panglima TNI? Saat Indonesia merdeka, Surono dan kawan-kawannya bergabung dengan Barisan Keamanan Raktay (BKR) di Banyumas. Di sinilah Surono selalu mendampingi Soedirman yang kelak menjadi Panglima TNI.
-
Siapa menantu Panglima TNI? Kini Jadi Menantu Panglima TNI, Intip Deretan Potret Cantik Natasya Regina Ini potret cantik Natasya Regina, menantu panglima TNI.
-
Bagaimana proses pemilihan Panglima TNI? 'Nama nanti akan disampaikan Ibu Ketua DPR ya. Calon tunggal sesuai amanah UU,' imbuhnya.
-
Kenapa Jenderal Agus menjadi calon Panglima TNI? Agus mengatakan, prajurit TNI yang mau memegang jabatan Pangdam harus bintang dua. Pun demikian, untuk prajurit TNI yang ingin menduduki jabatan Wakasad. Dia mengatakan, harus menjadi Pangdam dahulu, karena Pangdam itu membawahi satuan teritorial dan satuan operasi.
-
Siapa yang mengajukan Jenderal Agus sebagai calon Panglima TNI? Agus mengaku tidak tahu bahwa namanya diajukan Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono lewat surat presiden (Surpres) yang dikirim ke DPR RI pada Selasa, (31/10) lalu.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
Jenderal Gatot tidak mempersoalkan jika ada anak buahnya yang terjun ke dunia politik dan bertarung di pemilihan kepala daerah.
"Sudah mendaftar boleh saja, saya juga daftar kan boleh saja. Enggak usah minta izin ke saya. (Contoh) Saya daftar di partai apa tidak masalah kok gitu," kata Panglima TNI.
Diberitakan sebelumnya, Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi tampaknya serius ingin banting stir ke dunia politik. Kemarin, Selasa (1/8), Edy tak cuma daftar ke Hanura, tapi juga PDIP sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara pada 2018.
Edy tidak banyak berkomentar terkait pencalonannya. "Doain aja," singkat Edy langsung menghindar dari kejaran media.
Sekretaris DPD PDIP Sumut, Sutarto mengatakan, Edy mengambil formulir diwakili oleh stafnya. Menurut dia, sudah banyak juga para tokoh di Sumatera Utara yang telah mengambil formulir Cagub dan Cawagub Sumut ke PDIP.
"Pak Edy Rahmayadi sudah ambil formulir Cagub kemarin, stafnya yang ambil," kata Sutarto saat dihubungi merdeka.com, Rabu (2/8).
Sutarto menilai, nama Edy menjadi salah satu yang patut diperhitungkan. Menurut dia, selain karena perwira tinggi TNI, Ketua Umum PSSI itu juga dinilai cukup dekat dengan warga Sumatera Utara.
"Edy Rahmayadi kan perwira, jenderal, tentu punya popularitas, dia juga sangat dekat dengan warga Sumut," katanya.
DPD PDIP Sumut masih terus membuka pendaftaran hingga minggu kedua bulan Agustus. Nantinya setelah proses penjaringan di tingkat provinsi selesai, kemudian berkas akan dikirim ke DPP PDIP.
"Nanti DPP yang menentukan siapa yang layak diusung," kata Sutarto.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurut Prabowo, Pilkada diserahkan pada junior di partai, ia menyatakan tak ada masalah siapapun terpilih di Pilkada.
Baca Selengkapnya
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca Selengkapnya
Agus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.
Baca Selengkapnya
Ia juga menegaskan, bahwa Jokowi tidak pernah mendikte soal sikap tiap partai politik
Baca Selengkapnya
Menurut Maruli, sejak awal pihaknya telah menegaskan semua jajaran untuk tetap netral selama kontestasi pemilu.
Baca Selengkapnya
Presiden maupun para menteri juga diperbolehkan mengkampanyekan pasangan calon tertentu di Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Jokowi sebelumnya mengatakan seorang presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye sesuai undang-undang.
Baca Selengkapnya
Agus menuturkan, dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004, bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Baca Selengkapnya
Istana membantah campur tangan atau cawe-cawe Presiden Joko Widodo terhadap Kaesang di Pilkada Jakarta.
Baca Selengkapnya
Selain Pilgub Jakarta, Kaesang juga santer maju di Pilgub Jateng.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan tak memiliki kekuasaan untuk mencalonkan atau mengusung sosok di Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Namanya masuk kandidat dari Partai Golkar bersama Bambang Wuryanto
Baca Selengkapnya