Parpol Koalisi Jokowi Dinilai Percepat Munas untuk Tentukan Posisi Strategis

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Beberapa parpol koalisi Jokowi mempercepat diadakannya pertemuan besar intern partai untuk menunjuk ketua umum. Seperti PDI Perjuangan sebagai partai koalisi Joko Widodo (Jokowi) sudah menggelar Kongres V sejak 8 hingga 11 Agustus 2019.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga akan segera menggelar muktamar pada 22 Agustus 2019. Kemudian Partai Golkar didorong agar musyawarah nasional (Munas) digelar sebelum pelantikan Jokowi pada Oktober 2019.

Peneliti LSI (Lembaga Survei Indonesia) Denny JA, Rully Akbar menilai partai koalisi Jokowi sengaja menggelar kongres atau munas sebelum pelantikan Presiden dan Wakil periode 2019-2024 pada Oktober 2019 mendatang. Dampaknya, perebutan kursi ketua umum menjadi patut untuk ditunggu.

Orang lain juga bertanya?

"Jika kongres diadakan sebelum Oktober, otomatis ketum baru bisa menentukan kader pilihannya di posisi strategis, termasuk jatah kursi menteri, posisi ketua fraksi sekaligus jatah-jatah BUMN," ujar Rully, Kamis (15/8).

Bila parpol koalisi Jokowi menggelar kongres atau muktamar dan munas pascapelantikan, lanjut dia, tidak akan mengganggu konsolidasi Pilkada Serentak 2020 termasuk pengurusan kabinet menteri periode 2019-2024.

"Presiden Jokowi tentu tidak memusingkan urusan internal partai. Paling internal partai saja yang terganggu jika nama-nama yang disodorkan partai oleh ketum lama tidak sesuai dengan ketum baru," ujarnya.

Sebagai contoh, kata dia, pelantikan presiden dengan urusan internal Golkar merupakan dua hal yang berbeda. Menurutnya, Munas Golkar berdasarkan keputusan munaslub 2017 bahwa munas harus dilakukan pada 2019 dan setiap petinggi internal partai wajib mematuhi kecuali diajukan 2/3 dari 34 DPD Provinsi.

"Pelantikan presiden dan urusan internal Golkar adalah dua urusan berbeda. Saya juga melihat ada upaya untuk rapat pleno dalam Partai Golkar untuk menentukan munas tersebut. Kita tunggu saja keputusan internal partai," tegas dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan sebaiknya partai-partai pendukung pemerintah melakukan konsolidasi itu sebelum Oktober 2019.

Tujuannya, kata Bamsoet, agar Presiden atau partai-partai politik tidak deal dua kali dalam hal penyusunan kabinet, penyusunan konfigurasi di MPR ataupun DPR RI hingga semua tingkatan di bawahnya (DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota).

"Mulai dari unsur pimpinan hingga alat kelengkapan dewan, termasuk dalam penyusunan koalisi untuk Pilkada Serentak 2020," kata Bamsoet. (mdk/ded)