Follow
PDIP dukung angket agar KPK tak disalahgunakan oknum di dalamnya
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP mendukung hak angket KPK bukan untuk mengurangi kewenangan lembaga antirasuah itu. Namun, PDIP mengklaim ingin mendudukkan posisi KPK sebagai lembaga yang juga harus memperoleh pengawasan.
"Kalau PDIP mendukung hak angket KPK bukan untuk mengurangi kewenangan KPK," kata Hasto di Bojonegoro, Sabtu (15/7) dikutip dari Antara.
Selain itu, kata dia, fungsi hak angket juga untuk melakukan pengawasan agar kekuasaan KPK dalam memberantas korupsi tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum di dalamnya.
-
Mengapa DPR menggunakan hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah.
-
Apa itu hak angket MK? Berdasarkan pengertiannya dalam UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), pada Pasal 79 ayat (3) dijelaskan bahwa hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
-
Bagaimana DPR melakukan penyelidikan hak angket? Proses dari hak angket ini dimulai dengan pembentukan tim angket yang terdiri dari anggota DPR. Tim angket kemudian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kebijakan atau masalah yang sedang diselidiki.
-
Kenapa DPR mendukung KPK mengungkap kebocoran OTT? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Kenapa anggota KPPS harus memiliki integritas? Mereka harus memiliki kesetiaan terhadap Pancasila dan memiliki integritas yang tinggi.
-
Apa yang dimaksud dengan 'hak angket' dalam konteks ini? Mahfud menegaskan hak angket diwacanakan TPN Ganjar-Mahfud tidak gembos. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan bahwa usulan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus berjalan. Menurut Mahfud, penggunaan hak angket DPR menunggu masa sidang di DPR kembali berjalan.
Dia mencontohkan, dalam menetapkan tersangka KPK tidak bisa seenaknya, juga dalam memanfaatkan anggaran membutuhkan pertanggung jawaban.
"KPK juga memanfaatkan uang negara ya harus dikoreksi," ujarnya.
Sesuai tugasnya, lanjut dia, KPK mengusut kasus-kasus besar, juga bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebagai usaha menimbulkan efek jera kepada pelaku korupsi.
PDIP menjadi salah satu partai yang mendukung diberlakukannya hak angket kepada KPK. KPK sendiri menolak adanya angket. Pegawai KPK pun kini tengah menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Angket diyakini melanggar konstitusi, khususnya perihal objek angket yang tak bisa diberikan kepada KPK, karena KPK bukan bagian dari pemerintah.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Basarah mengatakan, wacana hak angket tidak melempem dan terus dimatangkan PDIP.
Baca Selengkapnya
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca Selengkapnya
Aus meminta agar praduga itu harus direspons dengan cepat oleh DPR.
Baca Selengkapnya
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menambahkan, digulirkannya hak angket tersebut karena ingin meluruskan proses demokrasi.
Baca Selengkapnya
Djarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca Selengkapnya
KPK dinilai tidak berhak menyita barang-barang milik Hasto
Baca Selengkapnya
Kubu Anies dan Ganjar akan menggulirkan hak angket di DPR dugaan kecurangan Pemilu
Baca Selengkapnya
JK meminta agar tidak ada keraguan terkait hak angket ini. Menurutnya mekanisme hak angket sudah mempunyai jalurnya.
Baca Selengkapnya
Keberadaan Kusnadi di KPK bukan atas sebuah panggilan melainkan mendampingi Hasto yang diperiksa penyidik KPK.
Baca Selengkapnya