Follow
PDIP klaim tak ada kader tertarik ajukan diri jadi pimpinan DPR
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tengah berupaya menempatkan satu kadernya di jajaran pimpinan DPR. Ambisi itu bisa terealisasi dengan merevisi UU MD3 sebagai jalan masuk. PDIP mengklaim semua fraksi telah sepakat untuk mendorong UU MD3 direvisi.
Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratiko mengklaim bila pihaknya belum menyiapkan nama untuk diplot sebagai pimpinan DPR. Kata dia, PDIP masih mempertimbangkan satu nama yang akan dipilih dari 109 anggota di fraksi PDIP.
"Belum. Ya nama-namanya ada 109 anggota (Fraksi PDI Perjuangan) DPR," kata Hendrawan saat dihubungi, Kamis (8/12).
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
-
Mengapa PDIP akan menunggu penghitungan KPU sebelum menentukan sikap? Maka, sikap kami, kami tunggu proses penghitungan berjenjang, karena ada proses satu bulan, artinya tim khusus itu punya kerja waktu satu bulan,' imbuh Hasto.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Siapa yang punya hak menentukan arah politik PDIP? Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
Menurutnya, kader PDIP di fraksi tidak ada yang berhasrat mengajukan diri sebagai pimpinan DPR. Tiap kader akan menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sebagai petugas partai, seluruh kader siap menjalankan titah Megawati.
"You tanya siapa? Kami ini tidak ada yang tertarik. Itu nanti penugasan dari Ketua Umum kepada orang-orang yang ada di fraksi," terangnya.
Untuk saat ini, PDIP masih fokus memperjuangkan UU MD3 yang demokratis. Revisi UU MD3 ini, lanjut dia, untuk mengembalikan azas proporsionalitas
"Jadi kalau PDI Perjuangan saat ini mengusulkan itu hanyalah bagian dari mengembalikan marwah demokrasi, marwah representasi, dan marwah kedaulatan rakyat," pungkasnya.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dia menyebut, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.
Baca Selengkapnya
Puan Maharani menyampaikan PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto di Parlemen.
Baca Selengkapnya
Pernyataan Puan berbeda dengan Megawati yang menyebut ada yang mau mengambil alih PDIP.
Baca Selengkapnya
PDIP memandang kekuasaan harus diperjuangkan bersama rakyat.
Baca Selengkapnya
Ada 101 anggota DPR RI dari PDIP yang siap bermitra dengan Prabowo dan seluruh menteri-menterinya.
Baca Selengkapnya
Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
Baca Selengkapnya
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan partainya tidak haus dengan kekuasaan.
Baca Selengkapnya
Komaruddin akan menindak tegas jika ada kader PDIP yang membelot atau tidak mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Airin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati yang telah memberikan rekomendasi untuk maju Pilgub Banten.
Baca Selengkapnya
PDIP menjadikan energi kekecewaan itu menjadi semangat untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyinggung orang non kader berpeluang jadi ketua umum di partainya
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan jajarannya untuk stand by di DPP dan membahas perkembangan politik yang ada.
Baca Selengkapnya