PDIP makin mantap ajukan hak interpelasi ke Anies-Sandi

Merdeka.com - Fraksi PDIP DKI Jakarta lantang menyuarakan kritikan kepada setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Sandiaga Uno. Tepat 100 hari kerja Anies-Sandiaga, PDIP merencanakan mengajukan hak interpelasi untuk Gubernur Anies. Bahkan PDIP mengajak fraksi-fraksi lain untuk turut bergabung.

Banyak yang meragukan jika usulan hak interpelasi dinilai hanya 'gertak sambal' saja. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono tidak mau ambil pusing. Dia mengatakan saat ini PDIP sedang terus mengumpulkan data dan terus mengkaji hal tersebut.

"Tetapi sekali lagi Fraksi PDIP sedang mengkaji secara mendalam, secara cermat, agar langkah yang kita lakukan nanti memang betul langkah yang tepat," jelas Gembong di DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/1).

Gembong dengan percaya diri mengklaim sudah ada beberapa fraksi yang ingin bergabung. Namun dia enggan membocorkan fraksi-fraksi apa saja. Sudah ada fraksi-fraksi yang intens berkomunikasi membahas persoalan Jakarta.

"Beberapa fraksi sudah kita lakukan komunikasi intens dan menyambut positif apa yang menjadi langkah kita. Tetapi sekali lagi kita sedang mengkaji secara mendalam. Bukan hanya kajian dari PDI Perjuangan tok, tetapi sari dari beberapa fraksi kita satukan agar kajian lebih komprehensif," katanya.

Kebijakan Anies-Sandiaga selalu menuai reaksi negatif

Gembong berani mengatakan Anies-Sandiaga sedang panik. Dia berani mengungkapkan hal ini, karena menurutnya setiap kebijakan yang diambil Anies - Sandiaga selalu memicu tanggapan atau reaksi negatif dari masyarakat. Tak jarang setiap masyarakat yang tidak terima melakukan demo sebagai wujud penolakan.

"Kenapa panik? Karena memang dari beberapa kebijakan itu ternyata mendapatkan tanggapan dari masyarakat yang sangat negatif. Sehingga beliau betul-betul sangat panik saat ini. Kepanikan itu dilampiaskan dengan mencari kambing hitam tadi," katanya.

Dia berpandangan salah satu kebijakan yang menuai kritikan tajam dari berbagai lapisan masyarakat yakni penutupan Jalan Jati Baru Tanah Abang sebagai konsep jangka pendek penataan PKL.

Lanjutnya, dia yakin jika saat mengambil kebijakan ini Pemprov tidak berkoordinasi dengan stakeholders yang lain seperti dengan Dirlantas Polda Metro Jaya.

"Kenapa saya katakan pasti tidak ada? Terbukti bahwa Polda Metro Jaya memberikan rekomendasi seperti itu. Itu kan berarti koordinasi tidak ada. Enggak bisa membangun Jakarta dengan sendirian," tegas dia

Bahkan Polda Metro Jaya sudah memberikan rekomendasi untuk membuka kembali jalan tersebut dan ini membuktikan tidak ada koordinasi dengan pihak Polda.

"Perencanaan tidak dilakukan bersama-sama Polda Metro Jaya. Harusnya kan itu dilakukan sehingga Polda tidak akan memberikan rekomendasi seperti itu," pungkasnya.