PDIP Nilai Bocoran Debat Untungkan Prabowo-Sandi yang Sering 'Offside' Tanpa Data

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Charles Honoris menilai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan bocoran pertanyaan kepada capres-cawapres menguntungkan Prabowo-Sandi. Sebab, menurutnya, baik Prabowo dan Sandi kerap salah menyampaikan pernyataan karena tidak memakai data.

"Keputusan KPU yang memberikan daftar pertanyaan kepada paslon sebelum pelaksanaan Debat Capres-Cawapres justru menguntungkan Prabowo-Sandi yang sering 'off-side' karena tidak memakai data dalam menyampaikan pernyataan kepada publik," kata Charles kepada wartawan, Senin (7/1).

Charles mencontohkan beberapa kesalahan Prabowo saat membuat pernyataan. Seperti ketika Prabowo salah sebut Haiti sebagai salah satu negara miskin di benua Afrika. Contoh lain, saat Prabowo dianggap memberikan laporan yang salah soal selang alat cuci darah di RSCM pernah digunakan untuk 40 orang.

"Jadi, daftar pertanyaan dari KPU ini supaya Prabowo tidak lagi menyebut Haiti ada di Afrika. Dan tidak lagi asal ngomong bahwa selang cuci darah di RSCM dipakai untuk 40 orang," tegas dia.

"Juga agar Sandiaga bisa mengingat lagi utang-utangnya saat membangun Tol Cipali, sehingga dia tidak (pura-pura) lupa saat bicara ke publik," sambungnya.

Oleh karenanya, Charles memprediksi Prabowo-Sandi bisa saja memaparkan informasi yang salah jika KPU tak memberikan daftar pertanyaan jelang debat.

"Jelas publik yang paling dirugikan. Sebab, publik berhak atas informasi yang benar, bukan informasi ngawur tanpa data, apalagi hoaks," ujar Charles.

Di sisi lain, menurut dia, debat Pilpres bukan sesuatu yang sulit bagi capres Jokowi. Pasalnya, Jokowi dinilai cukup pengalaman di pemerintahan untuk menjawab isu dalam debat.

"Pak Jokowi tinggal bercerita saja tentang kesuksesan pemerintahan dan prestasi yang telah dia buat selama ini. Sebaliknya, bagi Prabowo debat itu mungkin sulit, karena dia tidak punya pengalaman dalam pemerintahan, sehingga harus mengarang cerita. Belum lagi, Prabowo harus menutupi rekam jejak masa lalunya yang kelam saat mertuanya berkuasa," tuturnya.

Politikus PDIP ini menyarankan agar polemik soal pemberian kisi-kisi ini dihentikan. Sebab, keputusan memberikan bocoran pertanyaan kepada capres-capres menjadi kesepakatan masing-masing timses.

"Yang harus dimengerti juga bahwa keputusan KPU terkait pemberitahuan daftar pertanyaan debat, tidak bisa dibuat tanpa kesepakatan dari kedua Timses. Bahkan saya mendengar kubu Prabowo-lah yang pertama kali meminta kisi-kisi diberikan," ucapnya.

"Jadi kalau mau protes silakan protes ke Timses yang menyetujui, bukan berkoar-koar di media sosial dengan ujaran-ujaran kebohongan baru," tandas Charles.