PDIP Sanksi 'Dewan Kolonel' Pendukung Puan karena Tak Dikenal dalam AD/ART Partai

Merdeka.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Dewan Kolonel tidak dikenal dalam AD/ART partainya. Menurut dia, semua kader PDIP harus mengikuti disiplin partai.

Diketahui, Dewan Kolonel diusulkan politikus PDIP Johan Budi Sapto Pribowo untuk mendukung pencapresan Puan Maharani. Kelompok ini berisi anggota fraksi PDIP dari Komisi I hingga XI

"Partai menegaskan disiplin partai dan semua terkait capres cawapres, arahan Bu Ketua umum jelas, semua kader harus memiliki kesadaran revolusioner. Jangan grasa grusu, sabar dan pasti pada waktu yang tepat. Momentum sesuai suasana kebatinan rakyat. Ibu Mega akan umumkan capres cawapres," kata Hasto di GBK Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (23/10).

Hasto menyatakan, disiplin partai berlaku tak hanya bagi Dewan Kolonel. Tetapi, juga bagi politikus PDIP FX Hadi Rudyatmo alias FX Rudy yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.

"Jadi semua tegak lurus displin, tidak hanya Dewan Kolonel. Pak FX Rudy dari Solo pun ketika nyatakan dukungan capres, itu kewenangan dari ketum, sebagai partai akan menegakkan disiplin partai, kepada semua pihak tanpa terkecuali," kata Hasto.

Hasto pun tak membeberkan persis soal teguran yang diberikan DPP kepada anggota Dewan Kolonel. Namun secara jelas partai menegakkan displin kepada semua pihak.

"Saya tak ingat persis tapi acara yang dilakukan kaderisasi DPC Tangsel, saat itu Bu Ketum menegaskan disiplin partai harus ditegakkan dan itu tidak pandang bulu," kata Hasto.

Dewan Kehormatan PDIP Ungkap Alasan Pemberian Teguran Keras ke Dewan Kolonel

Sementara itu, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menjelaskan alasan keluarnya surat teguran keras kepada anggota dewan kolonel. Dia mengungkapkan beberapa alasan. Pertama, pembentukan dewan kolonel tidak diatur dalam AD/ART PDIP.

"Sebenarnya surat itu kan penegakan disiplin internal partai ya. Sekjen juga menjelaskan itu tidak ada dewan kolonel di AD/ART partai kan," kata Komarudin kepada merdeka.com, Jumat (21/10).

Alasan kedua, surat tersebut juga menegaskan bahwa urusan pencapresan PDIP merupakan hak prerogatif ketua umum Megawati Soekarnoputri. Sehingga, kader PDIP harus taat dan tertib menunggu keputusan Megawati terkait Capres.

Diketahui, Dewan Kolonel diusulkan politikus PDIP Johan Budi Sapto Pribowo untuk mendukung pencapresan Puan Maharani. Kelompok ini berisi anggota fraksi PDIP dari Komisi I hingga XI.

"Setiap kader partai itu harus tertib disiplin kalau sudah diberikan kewenangan kepada ketua umum terpilih, ketum Megawati untuk memutuskan ya semua tertib barisan, tunggu keputusannya. Tidak bisa buat membuat keputusan sendiri atau dukung mendukung sendiri," tegas Komarudin.

Komarudin menegaskan, anggota Fraksi PDIP merupakan penugasan dari DPP. Sehingga, menurut dia, mereka harus menunjukkan kedisiplinan dan cerminan dari aturan-aturan PDIP.

"Dia itu penugasan, semua anggota DPR itu penugasan. Jadi mereka tingkah laku mereka itu harus mencerminkan aturan-aturan organisasi. Harus dengan kedisiplinan yang tinggi, bagaimana anggota DPR itu kan elite partai bukan anggota biasa. Nah mereka dalam bertindak mengambil tindakan harus mencerminkan kedisiplinan yang tinggi terhadap organisasi," ujar dia.

Dewan Kolonel dibentuk dari suara anggota DPR Fraksi PDIP untuk mendukung pencapresan Puan Maharani. Gagasan tersebut datang dari Johan Budi. Dewan ini dibentuk bulan Juni 2022 lalu.

Kelompok penggemar Puan ini juga memiliki basecamp di Jakarta. Kelompok ini berisi anggota DPR PDIP mulai dari Komisi I hingga XI. Tugasnya adalah mendongkrak elektabilitas Puan di daerah pemilihan masing-masing.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan Dewan Kolonel menyalahi AD/ART Partai. Namun, Dia menyebut partainya tidak akan menertibkan tim itu karena dianggap tidak eksis.

“Ya karena enggak ada apa yang mau ditertibkan?” kata Hasto.

Dia meminta seluruh kader disiplin dalam menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pasalnya, dinamika ihwal isu capres sangat kuat. Megawati disebut Hasto kerap mengingatkan kader untuk melihat konteks dalam berpolitik.