PDIP sebut Setnov tetap boleh kampanyekan Ahok walau terseret e-KTP
Merdeka.com - Direktur Populi Center, Usep S Ahyar menyarankan agar Timses Ahok-Djarot sebaiknya tidak membebaskan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, berkampanye untuk pasangan tersebut di putaran kedua Pilgub DKI 2017. Sebab, nama Setnov belakangan sudah terseret dalam kasus korupsi e-KTP.
Namun Ketua DPP PDIP Andreas Pereira menilai tidak masalah jika Setnov tetap ikut mengkampanyekan pasangan Ahok-Djarot di pilgub DKI putaran kedua.
"Beliau itu ketua partai dan selama ini secara terbuka mengkampanyekan mendukung Ahok kenapa enggak boleh kampanye? Status Pak Setnov juga sebagai saksi bukan tersangka, apalagi terdakwa," kata Andreas, saat dihubungi merdeka.com, Rabu (5/4).
-
Bagaimana cara Setyo Wahono berkampanye? Dalam berkampanye, Wahono sering mengadakan blusukan ke pasar-pasar yang ada di Bojonegoro. Di sana dia dengan sabar mendengarkan keluhan para pedagang, mengadakan diskusi, hingga membagikan cinderamata.
-
Apa yang dikatakan Agus Rahardjo tentang Jokowi dan kasus Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Bagaimana Ahok memulai karier politik? Ahok pun memutuskan untuk masuk ke politik. Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.
Dia menambahkan bahwa masyarakat sudah bisa menilai dan membedakan antara kasus Setnov dengan pribadi Ahok-Djarot.
"Masyarakat sudah bisa memisahkan urusan pak Setnov adalah urusan beliau. Sementara image tentang Ahok adalah bersih, jujur dan kerja keras. Tidak ada pengaruhnya," ujarnya.
Andreas mengaku belum tahu apakah dengan adanya kasus e-KTP yang menimpa Setnov akan berpengaruh pada elektabilitas Ahok-Djarot di pilgub DKI putaran kedua.
"Belum ada yang bikin survei khusus relasi antar kasus e-KTP dengan elektabilitas Ahok-Djarot," ucapnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap maju Pilkada
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaPutusan MK itu menyebutkan dari yang semula berdasarkan jumlah kursi DPRD menjadi jumlah raihan suara pada pileg terakhir
Baca SelengkapnyaMenurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaAlex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaAhok mengaku ingin ikut mengampanyekan Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya