Pemuda Muhammadiyah nilai Jokowi bisa 'game over' jika PKB tarik diri

Merdeka.com - Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai Joko Widodo (Jokowi) bisa 'game over' jika Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menarik diri dalam koalisi pendukung Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Cak Imin tinggal datang ke Pak Jokowi, lantas bilang ke Pak Jokowi hubungan elo-gue end. Maka Jokowi game over alias hancur," kata Dahnil di Jakarta, Kamis (26/7).

Dahnil mengingatkan, Cak Imin datang ke Jokowi bukan tanpa modal. Sebab, menurutnya, membawa gerbong PKB dan Nahdlatul Ulama (NU).

Bahkan, Dahnil menganggap Cak Imin sebenarnya memiliki modal untuk menjadi calon presiden yakni kendaraan politik dan dukungan massa.

"Bisa saja Cak Imin menjadi calon presiden, karena memang dia memiliki dua hal penting dalam politik. Kendaraan politik dan basis massa rill. Kalau Pak Jokowi kendaraan gak punya, basis massa tidak jelas," ucapnya.

Senada dengan Dahnil, Direktur Riset lembaga survei Median, Sudarto. Menurutnya, Jokowi dihadapkan pada dua hal besar. Pertama, laju perekonomian yang masih dinilai masyarakat lamban dan menyulitkan masyarakat. Kedua, Jokowi rawan diserang politik identitas.

"Kedua hal ini dapat menjadi senjata mematikan bagi Jokowi jika kubu oposisi dapat meramu dengan baik. Politik di Pilgub DKI Jakarta bisa terulang di Pilpres," katanya.

Sementara, hasil survei Median menunjukan posisi Cak Imin jika diduetkan dengan Jokowi akan mencapai angka 42 persen. Sedangkan jika Cak Imin diduetkan dengan Prabowo, tetap tinggi.

"Kenapa bisa? karena Cak Imin dianggap mewakili politik identitas, yakni umat Islam dan memiliki gerbong massa yang riil. PKB pun sebagai partai politik terus bergerak menanjak, mengikuti pergerakan Cak Imin," ungkapnya.

Masih di diskusi itu, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli melihat kebijakan Presiden Jokowi yang tidak populis dalam bidang ekonomi membuatnya dicap kurang cakap mengelola ekonomi.

"Kebijakan ekonomi yang diambil Jokowi lebih dapat pengembangan ekonomi, belum menyentuh fundamental ekonomi," katanya.

Merujuk pada hasil survei Median, kata Lili, politik identitas di Indonesia masih sangat kuat. Walaupun elit sudah berulang-ulang kampenye untuk tidak menggunakan politik identitas. Tapi, faktanya politik identitas masih kerap digunakan karena berbiaya murah dan efektif.

"Di media sosial bahkan anggapan Pak Jokowi anti Islam masih menguat. Untuk itu, ia butuh cawapres berbasis massa Islam. Sosok Pak Muhaimin atau Cak Imin berhasil menjual JOIN, C1nta dan Panglima Santri serta memiliki partai berbasis massa Islam. Rasanya cocok bersanding dengan Pak Jokowi," paparnya.

Ditambah, karekteristik PKB dan NU sangat spartan dan militan. Contohnya saat Pemilu 2014 dimana PKB dan NU habis-habisan membela Jokowi dari serangan anti Islam dan komunis.

"PKB dan NU yang berjuang mengklarifikasi ke pesantren-pesantren dan seluruh wilayah basis massa Islam. Hingga akhirnya Pak Jokowi memenangi pertarungan di Pilres 2014. Jadi tidak salah kalau PKB bilang mereka punya saham di pemerintahan," tandasnya.