Penjelasan DPD Usai Heboh Anggaran Renovasi Ruang Kerja Rp14,4 M & Toilet Rp4,8 M
Merdeka.com - Sekjen DPD RI Rahman Hadi menjelaskan soal anggaran renovasi ruangan anggota sebesar Rp14,4 M dan renovasi toilet Rp4,8 M yang menuai sorotan. Menurutnya, anggaran itu sudah mendapat persetujuan di Komisi III DPR pada tahun lalu.
"Tadi ada isu di media ada Rp14 M untuk perbaikan ruang anggota, itu sudah dibahas di tahun lalu di ruang ini juga sempat pertanyaan dari Komisi III dan kemudian mendapat persetujuan," kata Rahman dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Sekjen MPR dan DPD RI, di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/6).
Rahman menjelaskan, Gedung DPD RI dibangun tahun 2002 dan dioperasionalkan pada 2004. Sampai hari ini, kata dia, ruang kerja anggota DPD belum pernah tersentuh renovasi apapun.
-
Kapan PDRI didirikan? Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan pada tanggal 22 Desember 1948 di Halaban.
-
Kapan PDRI dibentuk? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.
-
Dimana PDRI didirikan? Sejumlah tokoh pimpinan republik yang berada di Sumatra Barat dapat berkumpul di Halaban, dan pada 22 Desember 1948 mereka mengadakan rapat yang dihadiri antara lain oleh;Syafruddin Prawiranegara, T. M. Hassan, Sutan Mohammad Rasjid, Kolonel Hidayat, Lukman Hakim, Ir. Indratjahja, Ir. Mananti Sitompul, Maryono Danubroto, Direktur BNI A. Karim, Rusli Rahim dan Latif.
-
Di mana PDRI dibentuk? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.
-
Kapan Gedung Pakuan dibangun? Mengutip laman Biro Administrasi Pimpinan Sekretaris Daerah (Adpim) Jawa Barat, gedung Pakuan ini mulai dibangun tahun 1864.
-
Kapan bangunan tersebut dibangun? Bangunan ini diperkirakan berasal dari antara tahun 200 dan 600 Masehi.
"Nah kami usulkan sejak tahun 2019 sebetulnya ketika bersamaan dengan ruang kerja anggota Bapak Ibu anggota DPR RI direnovasi," ucapnya.
Tahun Lalu Tertunda karena Covid-19
Rahman melanjutkan, renovasi ruangan ditunda karena pandemi Covid-19. Maka, DPD mengusulkan kembali di 2022 dan untuk pengerjaannya di tahun sekarang.
Ruangan yang direnovasi adalah untuk 34 Sekretariat Provinsi dan 136 ruang kerja anggota DPD senilai Rp14 miliar.
"Artinya kurang lebih satu ruangan itu kurang lebih Rp 50 juta," ucap Rahman.
Menurutnya, anggaran untuk renovasi ruangan itu sudah dikalkulasi oleh Dirjen Cipta Karya PUPR dan Bappenas. Kemudian, diadakan kalkulasi perhitungan dan muncul angka Rp14 M.
"Dan sudah kami laksanakan, untuk saat ini awal lelang elektronik sehingga wartawan mendapatkan itu karena adanya pengumuman lelang elektronik jadi keterbukaan informasi," tuturnya.
Disetujui PUPR dan Bappenas
Sementara, Rahman menerangkan, untuk anggaran toilet adalah untuk gedung A dan gedung B DPD yang masing-masing memiliki 4 lantai. Kebutuhan dana sebesar Rp4,8 M itu juga mengikuti rekomendasi PUPR dan disetujui oleh Bappenas.
"Disetujui juga dalam forum komisi III ini dan akan dilaksanakan dan saat ini sedang dilaksanakan persiapan untuk lelang. Jadi, semuanya belum dilakukan, tapi bukan untuk tahun anggaran yang akan datang, itu adalah tahun anggaran 2023," pungkasnya.
Diberitakan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menganggarkan Rp14,4 miliar untuk renovasi ruang kerja anggota dan Rp4,8 miliar untuk renovasi toilet. Hal ini mendapat sorotan oleh Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta.
Renovasi ini, kata dia, sudah menjadi bulan-bulanan media. Wayan mempertanyakan jumlah miliaran rupiah untuk anggaran renovasi ruangan anggota DPD dan toilet.
"Kritik dulu, ini bukan, bukan kritik saya. Media ini Pak, ada Rp 14 M untuk ruangan anggota, kemudian ada Rp 4,8 miliar untuk toilet, ini diserang habis oleh media Pak," kata Wayan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Sekjen MPR dan DPD RI, di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/6).
Wayan lalu meminta penjelasan belanja operasional barang sebesar Rp 119.031.860.000 yang tertuang dalam Pagu Indikatif DPD RI Tahun 2024.
"Sementara kalau kita lihat di halaman belanja barangnya Rp 119 M, bapak bisa menjelaskan kepada kami agar saya bisa mendukung program ini atau bapak elaborasi kembali mengenai dua hal ini yang disorot (ruang anggota dan toilet), yang berkaitan dengan belanja barang operasional Rp 119 M," ucap Wayan.
Dirinya meminta DPD untuk memakai anggaran secara efektif dan efisien. Sebab, Wayan melihat banyak anggaran-angfaran DPD yang kurang masuk akal.
"Hampir 4 tahun kita di sini, hanya sekarang saya memberikan masukan yang agak tajam karena ingin DPD ini lebih berdaya, ingin anggarannya lebih ditingkatkan, nggak bisa kita meningkatkan anggaran tanpa alasan yang jelas," ujarnya.
Rincian Proyek Renovasi
Dilihat dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, proyek renovasi ruang kerja anggota DPD itu diberi nama Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Ruang Kerja Anggota DPD RI dengan kode RUP 41441097.
Paket tersebut berada di satuan kerja Sekretariat Jenderal DPD RI dengan lokasi pekerjaan berada di Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta. Volume pekerjaan satu paket dengan sumber dana APBN 2023.
"Total pagu Rp 14.451.021.000 (Rp 14,4 miliar)," demikian tertulis di situs itu.
Sedangkan renovasi toilet tertulis 'Pekerjaan Renovasi Toilet Gedung A dan Gedung B DPD RI' dengan nomor RUP 43138718. Dalam laman itu, total pagu pekerjaan toilet tersebut senilai Rp4.804.021.000
"Uraian pekerjaan renovasi toilet utama dan penunjang Gedung A tahun Anggaran 2023," demikian tertulis dalam situs tersebut.
Jadwal pemilihan penyedia dimulai Mei 2023 hingga Juni 2023 dengan target pemanfaatan barang/jasa pada Desember 2023.
Berikutnya, ada tender Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Renovasi Toilet Gedung A dan Gedung B DPD RI dengan kode RUP 43138744. Pagu anggarannya Rp 432 juta dengan nilai HPS Rp 345.487.500.
Pemenang berkontrak dalam tender ini ialah PT Rutarona Cipta dengan harga kontrak Rp 287.680.920.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK belum menjelaskan lebih lanjut terkait apa saja yang didapat penyidik dari hasil penggeledahan kemarin. Hanya saja tiga koper sempat dibawah keluar.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan masih membahas mengenai rencana ke depan terkait pengelolaan rumah dinas DPR.
Baca SelengkapnyaHeru mengaku belum mendapat laporan dari dinas terkait
Baca SelengkapnyaTernyata tidak semua rumah dinas DPR bisa disebut tidak layak huni, sebab kondisinya masih terbilang kokoh.
Baca SelengkapnyaPansus akan melakukan audit total terkait pembangunan JIS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga sudah beroperasi saat ini.
Baca SelengkapnyaWalaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.
Baca SelengkapnyaSejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaIndra tidak menjelaskan detail ketika ditanya tentang temuan sejumlah bukti elektronik oleh KPK
Baca SelengkapnyaIndra pada pemeriksaan hari ini batal karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.
Baca SelengkapnyaIndra menyebut besaran dana tunjangan perumahan untuk anggota DPR masih dikonsultasikan.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca Selengkapnya