Pilkada serentak 2017 masih sarat politik uang dan PNS tak netral

Merdeka.com - Ketua Bawaslu RI Muhammad menghadiri rapat evaluasi Pilkada serentak 2017 bersama KPU RI dan Komisi II DPR RI. Dalam rapat tersebut pihaknya akan menyampaikan beberapa kasus yang perlu dikonfirmasi dengan Komisi II.

"Ada beberapa kasus yang mau dikonfirmasi ke komisi II. Sejumlah kasus Pilkada itu KPU dan Bawaslu menyatakan belum selesai," kata Muhammad di Komplek DPR MPR, Jakarta, Selasa (21/3).

Dalam catatannya, sepanjang Pilkada serentak tahun 2017 masih ada modus pelanggaran pemilu yang berulang. Padahal KPU RI dan Bawaslu RI telah melakukan berbagai strategi pengawasan dan pendekatan.

"Tapi rupanya Pilkada kita masih sarat akan politik uang, ASN yang tidak netral, dan penggunaan fasilitas negara," ujarnya.

Tak hanya itu, Bawaslu RI juga akan meminta KPU RI untuk menegur jajaran KPU daerah lantaran tak mengikuti rekomendasi panitia pengawas (Panwas).

"Ada sejumlah rekomendasi Bawaslu karena jajaran KPU daerah tidak mengikuti rekomendasi Panwas makanya kita minta KPU pusat menertibkan," ujarnya.

Meski demikian, dia mengatakan angka pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada serentak kedua ini cenderung menurun dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya.

"Betul jumlahnya (pelanggaran pemilu) tidak sebanyak 2015. Data di DKPP juga sedikit yang dipergunakan," ucapnya. (mdk/ded)