Follow
Pilkada serentak 2017 masih sarat politik uang dan PNS tak netral
Merdeka.com - Ketua Bawaslu RI Muhammad menghadiri rapat evaluasi Pilkada serentak 2017 bersama KPU RI dan Komisi II DPR RI. Dalam rapat tersebut pihaknya akan menyampaikan beberapa kasus yang perlu dikonfirmasi dengan Komisi II.
"Ada beberapa kasus yang mau dikonfirmasi ke komisi II. Sejumlah kasus Pilkada itu KPU dan Bawaslu menyatakan belum selesai," kata Muhammad di Komplek DPR MPR, Jakarta, Selasa (21/3).
Dalam catatannya, sepanjang Pilkada serentak tahun 2017 masih ada modus pelanggaran pemilu yang berulang. Padahal KPU RI dan Bawaslu RI telah melakukan berbagai strategi pengawasan dan pendekatan.
-
Mengapa Pilgub Jakarta kemungkinan dua putaran? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, Pilkada Jakarta kemungkinan besar berlangsung dua putaran.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada Serentak terakhir? Pilkada terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah Pilkada Serentak 2020, yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020.
-
Mengapa Pemilu 2024 di Jakarta Timur lebih lancar? 'Jadi, tahun 2019 itu kami dua kali terima surat teguran, tetapi tahun 2024 ini, tidak. Proses tahapan pemilu di Jakarta Timur, selesai tepat waktu. Semua berjalan lancar,' ujar Tedi.
-
Kapan Pilkada serentak pertama? Pilkada serentak pertama kali digelar pada tahun 2015 lalu.
"Tapi rupanya Pilkada kita masih sarat akan politik uang, ASN yang tidak netral, dan penggunaan fasilitas negara," ujarnya.
Tak hanya itu, Bawaslu RI juga akan meminta KPU RI untuk menegur jajaran KPU daerah lantaran tak mengikuti rekomendasi panitia pengawas (Panwas).
"Ada sejumlah rekomendasi Bawaslu karena jajaran KPU daerah tidak mengikuti rekomendasi Panwas makanya kita minta KPU pusat menertibkan," ujarnya.
Meski demikian, dia mengatakan angka pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada serentak kedua ini cenderung menurun dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya.
"Betul jumlahnya (pelanggaran pemilu) tidak sebanyak 2015. Data di DKPP juga sedikit yang dipergunakan," ucapnya. (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurut dia, putusan itu menjadi angin segar, khususnya dalam pelaksanan pilkada serentak di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, hampir semua parpol melakukan pelanggaran pemilu.
Baca Selengkapnya
Agus mengatakan, potensi ASN melanggar netralitas masih bisa terjadi di Pilkada serentak yang akan digelar di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi nanti.
Baca Selengkapnya
Sanksi kepada ASN yang tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara.
Baca Selengkapnya
Jika sebelumnya begitu kencang hembusan politik identitas, sekarang isunya bergeser menjadi oligarki dan dinasti politik.
Baca Selengkapnya
Pelanggaran Netralitas PNS Capai 10.000 Kasus, MenPAN-RB Beri Penjelasan Begini
Baca Selengkapnya
Menteri Tito mendapat data sekitar 50 sampai 60 persen KPU dan Bawaslu Daerah tak netral.
Baca Selengkapnya
Muhadjir menduga potensi pelanggaran tersebut berhubungan dengan preferensi ASN terhadap kontestan pilihannya.
Baca Selengkapnya
"Hanya sekitar 20 kasus yang saat ini dilaksanakan penyidikan di jajaran kepolisian," kata Djuhandhani
Baca Selengkapnya
Sebanyak 183 PNS terbukti melakukan pelanggaran netralitas di Pemilu 2024
Baca Selengkapnya
Bawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Baca Selengkapnya
Kepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.
Baca Selengkapnya