Pimpinan DPR soal hak angket e-KTP: Yang diangket & dikritisi siapa?

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan angkat bicara soal usulan hak angket e-KTP yang menuai polemik. Menurutnya, dalam kacamata objektif hak angket dan interpelasi memiliki tujuan untuk mengkritisi fungsi pemerintahan secara konstitusional.

Namun demikian, menurutnya lebih baik semua pihak menghormati proses sidang kasus korupsi e-KTP. "KPK inikan suatu komisi atau lembaga yang dibuat oleh DPR sendiri kalau diangketkan maka yang ditujukan adalah siapa? Kalau menurut saya maka kita hormati saja proses sidangnya," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/3).

Menurutnya, ketimbang menggulirkan hak angket, lebih baik pertanyaan-pertanyaan seputar masalah kasus e-KTP dibahas antara KPK dengan mitra kerja di DPR yakni Komisi III.

"Itu lebih tepat kalau diarahkan kepada mitra kerjanya, dalam hal ini Komisi III. Tapi kalau diangketkan, misalnya ada usul angket yang diangketkan siapa? Yang dikritisi siapa?," tanyanya.

"Kalau hak eksekutif yang melekat di DPR inikan hak pengawasan kepada pemerintah. DPR untuk angket ke yudikatif kan juga enggak bisa, misalnya ke MA enggak bisa, siapa yang bertanggung jawab? apalagi yang diangketkan inikan komisi independen yang dihasilkan DPR. Juga yang melakukan Fit and Proper test kan DPR ya sudah melalui mitra kerja saja Komisi III," katanya.

Namun demikian dia membantah jika hak angket ke lembaga negara disebut salah sasaran.

"Bukan tidak tepat sasaran, tetapi yang mau diangketkan ini siapa? Karena inikan hak khusus yang melekat di DPR itu mengkritisi jalannya pemerintahan secara konstitusional. DPR mau mengkritisi MA enggak bisa, Kejaksaan juga enggak bisa karena bagian dari pemerintahan kemudian ke KPK, misalnya menjadi hal yang kurang pas menurut saya. Aktifkan saja fungsi pengawasan melalui Komisi III," katanya.