Pimpinan KPK Terpilih Keluhkan UU Baru Hilangkan Status Penyidik & Penuntut

Merdeka.com - Pimpinan KPK terpilih Nurul Ghufron menilai tugas pemberantasan korupsi akan lebih berat dengan UU KPK baru. Semisal, hilangnya status pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum dan keberadaan Dewan Pengawas.

Ketentuan tersebut sebelumnya berada di Pasal 21 UU KPK lama. DPR dan Pemerintah akhirnya memutuskan status dan tugas pimpinan KPK tersebut ditiadakan dalam UU KPK baru.

"Yang paling berat bagi kami adalah tidak lagi KPK sebagai penyidik dan penuntut. Juga dengan dibentuknya Dewan Pengawas (Dewas)," kata Ghufron saat ditemui Merdeka.com di kampus Universitas Jember (Unej) pada Kamis (19/09) ini.

Menurutnya, perubahan dua pasal itu saja menjadikan KPK tidak lagi menjadi lembaga khusus. Namun, sebagai pelaksana UU, Nurul mengaku akan siap bekerja memimpin KPK dengan aturan yang ada.

"Kami yang melaksanakan (UU KPK terbaru) menanggapinya sebagai aturan yang harus kami tegakkan ke depan. Bahwa kinerjanya akan berubah, ya itu adalah konsekuensi dari perubahan paradigma (UU)," ujar pria asli Madura ini.

Ghufron memperkirakan, akan terjadi beberapa konsekuensi akibat perubahan dalam UU KPK yang terbaru tersebut, terutama dalam hal penindakan.

"Mungkin kita akan kesulitan untuk Operasi Tangkap Tangan (OTT). Karena prosedur penyadapan sekarang harus izin," ujar dia.

Sehingga, dia memahami keresahan masyarakat terutama pegiat antikorupsi atas berlakunya UU KPK baru tersebut. Dia juga berharap Dewan Pengawas KPK nantinya harus benar-benar diisi oleh orang-orang yang kredibel.

"Ya itu ketakutan-ketakutan ya. Secara normatif harapannya memang penyadapan tidak bocor. Biar tidak bocor, ya dewan pengawasnya harus yang kredibel, integritasnya tinggi," tegasnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ini mendukung wacana publik untuk menggugat UU KPK baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami menghormati itu sebagai wujud cinta terhadap pemberantasan korupsi. Dalam koridor hukum, itu memang diwadahi untuk melakukan uji materi ke MK," pungkas Ghufron.

Nurul Ghufron bersama empat orang lainnya, terpilih sebagai pimpinan KPK pada Senin (16/09/2019) lalu. Mereka akan dilantik sebagai pimpinan KPK pada 21 Desember 2019 mendatang untuk masa jabatan 2019-2023.