PKS dukung usut tuntas kasus e-KTP, termasuk jika kadernya terlibat

Merdeka.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menegaskan, partainya mendorong penegakan hukum di Indonesia. Termasuk kasus e-KTP yang dianggap merugikan masyarakat dan disebut banyak melibatkan anggota Komisi II DPR, termasuk politisi PKS.

"Ini korupsi dari Rp 6 T menyusut menjadi Rp 2 T. Ini harus diungkap karena merugikan," kata Sohibul saat Rakornas PKS di Depok, Rabu (8/3).

Termasuk jika ada tersangkut nama kadernya dalam kasus ini pihaknya juga tetap meminta diusut dan diselesaikan. Mengenai ganjaran, kata dia, secara internal tentunya dilakukan bertahap.

"Kalau dulu langsung diberhentikan. Kalau sekarang kita beri kesempatan praperadilan," ungkapnya.

Kalau dalam praperadilan kalah dan masuk persidangan, maka dia meminta agar kadernya mundur. Jika menolak, pihaknya akan memberhentikan.

"Ya mundur dari partai juga," pungkasnya.