Follow
PKS Sebut Jokowi Langgar Aturan KPU Jika Libatkan Jan Ethes Untuk Kampanye
Merdeka.com - Cucu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jan Ethes terseret dalam polemik Pilpres 2019. Presiden PKS Sohibul Iman meminta setiap pihak mentaati peraturan yang sudah ditetapkan KPU.
"Intinya semua pihak yang berkompetisi baik di Pileg di Pilpres semua ikuti aturan yang sudah dibuat oleh KPU. Termasuk di antaranya tidak boleh melibatkan anak-anak kan. Kalau ada yang melibatkan ya melanggar," kata Sohibul di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (30/1).
Dia menjelaskan dengan Jan Ethes jadi sorotan banyak pihak hal tersebut tidak membuat kubu Prabowo-Sandiaga Uno merugi. Pihaknya meminta kepada semua pihak agar mentaati peraturan.
-
Siapa saja yang wajib patuhi hukum? Menurut Aristoteles hukum tidak hanya memiliki arti kumpulan aturan yang bisa mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja. Namun juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, namun juga wajib dipatuhi oleh para pejabat negara.
-
Siapa yang meminta semua pihak hormati putusan MK? 'Wapres mengimbau kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait khususnya yang bersengketa dan para pendukungnya, untuk menghormati dan menerima apapun hasil yang diputuskan MK nanti,' kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi dalam keterangan tertulis, Minggu (21/4).
-
Kenapa Sudirman mengajak semua pihak untuk menjaga ketertiban? Ia pun mengajak semua pihak untuk menegakkan pedoman hidup masyarakat Sulsel yakni Sipakatau dan sipakalebbi. Ia juga menegaskan mengedepankan sopan santun menjalani tahapan Pilgub Sulsel.'Kami berharap kepada seluruh teman-teman selama proses ini untuk menjaga ketertiban menjaga sipakatau atau sipakalebbi. Karena kami andalan hati mengadakan sopan santun sebagai karakter untuk Sulsel maju yang berkarakter,' ucapnya.
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Kenapa Kapolda Jateng mengimbau masyarakat Sukolilo untuk patuh hukum? 'Hukum itu mengatur tatanan hubungan kita bersama, Indonesia adalah Negara hukum dan hukum adalah panglima tertinggi yang menjaga ketertiban di wilayah kita,' kata Luthfi dalam keteranganya, dikutip Jumat (21/6).'Tidak boleh seseorang dihukum tanpa melalui proses (Peradilan Pidana), Sehingga siapapun di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, termasuk di Pati, dalam bermasyarakat kita tidak boleh menciptakan hukum sendiri,' tambah dia.
-
Siapa yang seharusnya diberi pemahaman tentang aturan? Romi menjelaskan bahwa orangtua dapat memberikan pemahaman kepada anak melalui komunikasi yang bersifat kognitif, serta memperhatikan dampak emosional yang mungkin timbul jika anak tidak melakukan pelanggaran.
"Ya kalau masalah merugikan atau tidak merugikan itu tergantung dampaknya seperti apa. Kita tidak berpikir semua pihak harus mentaati aturan," kata Sohibul.
"Saya tidak mau menjudge satu persatu, perkasus. Jadi intinya semua pihak harus ikut aturan," tambah Sohibul.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara terkait kritik Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang mempersoalkan Jan Ethes. Jan Ethes dianggap menjadi salah satu cara Jokowi menaikkan elektabilitas di Pilpres 2019.
Namun Jokowi menegaskan, dirinya tak pernah melibatkan Jan Ethes untuk kepentingan kampanye Pilpres 2019. "Bagaimana, itu cucu saya. Jan Ethes itu cucu saya. Ya kan?" kata Jokowi di Muara Gembong Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Rabu (30/1).
Seperti diketahui, cucu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jan Ethes terseret dalam polemik Pilpres 2019. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menuding anak Gibran Rakabuming Raka itu terlibat dalam pusaran kampanye Jokowi.
"Ini Jan Ethes yang pernah sebut Jokowi, kakeknya, sebagai artis ya? Tapi bagaimana kalau ini jadi legitimasi pelibatan anak-anak dalam kampanye? Bagaimana Bawaslu RI, masih bisa berlaku adil kah?" ujar Hidayat dalam akun Twitter pribadinya pada Sabtu (26/1).
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Nusron menyebut isu standar moral ini muncul karena perbedaan kepentingan politik saja.
Baca Selengkapnya
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti penyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca Selengkapnya
Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca Selengkapnya
Ekspresi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat mengangguk beberapa kali ketika Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh memihak
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres
Baca Selengkapnya
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca Selengkapnya
Reaksi Anies Tanggapi Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak: Sebelumnya Kami dengar Netral dan Mengayomi Semua
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca Selengkapnya
Bukan hanya presiden, para menteri kabinet Jokowi juga bisa kampanye dan mendukung paslon.
Baca Selengkapnya
Capres Anies Baswedan meminta para pakar hukum tata negara memberi pandangan terkait pernyataan Presiden Jokowi
Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud merespons pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan presiden dan menteri diperbolehkan memihak dan ikut melakukan kampanye saat pemilu.
Baca Selengkapnya