PKS tetap dukung Prabowo jadi Capres sesuai #2019GantiPresiden

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal menegaskan PKS tetap mendukung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres) 2019. Mengenai Cawapres, kata dia, bakal disepakati bersama-sama.

"PKS telah mekutuskan untuk memberikan dukungan kepada Capres Prabowo Subianto dan Cawapres yang akan disepakati bersama mitra koalisi dalam waktu-waktu yang dekat sekali hitungan detik-detik, menit ke menit, jam ke jam akan kita umumkan secara bersama," kata Mustafa di kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (9/8).

Lebih lanjut Mustafa menjelaskan, dukungan PKS terhadap Ketua Umum Partai Gerindra sebagai Capres itu menurutnya memang sesuai dari aspirasi masyarakat dengan hastag #2019GantiPresiden.

"Kami PKS konsisten terus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ingin ada perubahan pimpinan nasional secara demokratis dan konstitusional pada Pilpres 2019. Karena judulnya ganti presiden tentu kami tidak menghadiri deklarasi yang baru saja terjadi di sore tadi menjelang malam," jelasnya.

Lalu, terkait soal siapa yang akan menjadi Cawapres Prabowo, dia belum berani mengumumkan hal tersebut.

"Kita secara kode etik tidak mungkin umumkan sepihak sendiri tentu sangat patut adalah dalam bentuk kebersamaan dengan calon dan wakil calon presiden yang akan diumumkan. Ini hasil maksimal yang dapat kami ikhtiarkan mohon doa dan dukungan," ujarnya.

Selain itu, Mustafa mengungkapkan, sampai saat ini PKS masih terus melakukan ijtima terhadap para ulama, kiai sekaligus tokoh nasional terkait Pilpres 2019. Terlebih lagi pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).

"PKS terus mengawal hasil rekomendasi ijtima ulama sampai detik terakhir kita akan terus upayakan agar hasil ijtima ulama itu bisa diterima secara maksimal oleh koalisi yang kita bangun dan kita terus komunikasi itu ke yang tergabung khususnya ke GNPF ulama karena ijtima diselenggarakan GNPF ulama tetapi kita konsultasi ke ulama lainnya, kyai, habaib dan tokoh nasional lainnya," ungkapnya.

"Hingga Kamis tadi, sebagai partai politik kami sudah maksimal rekomendasi, karena keterbatasan waktu dan keterbatasan yang disediakan di peraturan perundangan maka kami harus ambil keputusan politik," tuturnya. (mdk/eko)