Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politisi PDIP Sebut Presidential Treshold Idealnya 30 Persen

Politisi PDIP Sebut Presidential Treshold Idealnya 30 Persen hendrawan supratikno. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai, presidential threshold penting diterapkan agar sistem presidensial kuat. Bahkan, PDIP ingin presidential threshold sebesar 30 persen dan parliamentary threshold 10 persen.

"Yang ideal, sesuai rumus umum di negara-negara sistem presidential parliamentary threshold 10 persen, dan presidential threshold 30 persen, agar sistem presidential berjalan seiring dengan multi-partai sederhana," katanya lewat keterangannya, Rabu (15/12).

Menurutnya, PDIP ingin memperkuat sistem presidential bukan sistem parlementer. Atas dasar itu capres harus mendapat dukungan cukup dari parpol di parlemen.

"Sistem presidential itu hanya cocok untuk sistem multi partai sederhana, antara 2-5 partai. Di Indonesia jumlah partai masih terlalu banyak. Konsolidasi melalui parliamentary threshold belum berhasil merampingkan jumlah partai," tuturnya.

Hendrawan berkata, presidential threshold adalah jalan tengah agar ketegangan antara sistem presidential dan multi partai dapat diharmonisasi atau disinergikan.

"Kalau tidak, kita tergelincir dalam sistem parlementer," ujar anggota DPR RI ini. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Tetap Ada: Itu Bagian dari Seleksi Alami
NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Tetap Ada: Itu Bagian dari Seleksi Alami

Sekjen NasDem menilai ambang batas parlemen merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi.

Baca Selengkapnya
PPP: Kita Optimis Pasti Masuk Parlemen
PPP: Kita Optimis Pasti Masuk Parlemen

Mardiono mengungkapkan untuk Pemilu 2024, PPP menargetkan meraih minimal 40 kursi.

Baca Selengkapnya
PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK
PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK

Fraksi PDIP akan terus memperjuangan agar keputusan MK dapat diakomodir.

Baca Selengkapnya
Datang ke Aceh, Mardiono Tekankan Kader PPP Sejahterakan Rakyat
Datang ke Aceh, Mardiono Tekankan Kader PPP Sejahterakan Rakyat

Menurutnya, untuk mencapai target tersebut DPW PPP Aceh akan terus melakukan kerja politik hingga waktu Pemilu tiba.

Baca Selengkapnya
Kaesang Optimis PSI Masuk DPR: InsyaAllah dengan Dukungan dan Restu Presiden Jokowi
Kaesang Optimis PSI Masuk DPR: InsyaAllah dengan Dukungan dan Restu Presiden Jokowi

PSI menargetkan akan memeroleh 7 persen suara di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Meski Tak Ada Kader di Kabinet, Said Abdullah Sebut PDIP Dukung Prabowo Lewat Parlemen
Meski Tak Ada Kader di Kabinet, Said Abdullah Sebut PDIP Dukung Prabowo Lewat Parlemen

Ada 101 anggota DPR RI dari PDIP yang siap bermitra dengan Prabowo dan seluruh menteri-menterinya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
Soal Revisi UU Pilkada, Baleg DPR Tegaskan Tak Ada Niat Jegal PDIP dan Muluskan Kaesang
Soal Revisi UU Pilkada, Baleg DPR Tegaskan Tak Ada Niat Jegal PDIP dan Muluskan Kaesang

Awiek menagaskan, keputusan yang diambil baleg diperuntukkan seluruh rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya
PAN Singgung Ada Partai Mau Gabung Koalisi Prabowo-Gibran Minta 3 Menteri
PAN Singgung Ada Partai Mau Gabung Koalisi Prabowo-Gibran Minta 3 Menteri

Apalagi, dalam dua periode mendukung Prabowo, PAN mengalami kekalahan dan berada di luar pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Singgung Duet Anies-Cak Imin, PDIP Keluarkan Ungkapan Politik Dagang Sapi
Singgung Duet Anies-Cak Imin, PDIP Keluarkan Ungkapan Politik Dagang Sapi

PDIP mengklaim sejak awal menghindari kerja sama yang didasari oleh nafsu kekuasaan semata.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Setuju Putusan MK Ubah Syarat Pilkada Hanya Parpol Non Parlemen, PDIP Dijegal di Jakarta?
Baleg DPR Setuju Putusan MK Ubah Syarat Pilkada Hanya Parpol Non Parlemen, PDIP Dijegal di Jakarta?

Panja Baleg DPR menyetujui syarat baru pencalonan calon kepala daerah di pilkada diputuskan MK namun berlaku bagi partai non parlemen.

Baca Selengkapnya