Prabowo Tunjuk Bambang Kristiono & Mulyadi Pimpin Badan Pengawas Disiplin Gerindra

Merdeka.com - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto merombak susunan pengurus Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra. Surat keputusan perombakan tersebut diteken Prabowo pada 2 Agustus 2021.

Prabowo menunjuk Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Komite Dewan Pengarah BPD. Wakil Ketua dijabat Moekhlas Siddik. Sementara pengurus inti BPD Gerindra dipimpin oleh Bambang Kristiono. Didampingi oleh Sekretaris Mulyadi. Total BPD diisi oleh 32 anggota Partai Gerindra.

Bambang mengatakan, sebagai sebuah partai politik, Partai Gerindra didirikan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat menduduki kekuasaan negara secara konstitusional. Mengingat menumbuhkan dan memelihara kepercayaan dari masyarakat tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi Partai Gerindra.

"Maka keberadaan Badan Pengawas dan Disiplin Partai ini menjadi sangat relevan untuk mempertahankan eksistensi Partai Gerindra di tengah masyarakat Indonesia yang semakin cerdas dan kritis dewasa ini," kata Bambang saat dihubungi merdeka.com, Senin (9/8).

Tugas BPD yakni badan strategis untuk mengarahkan dan mematangkan disiplin dan perilaku Pengurus dan Kader Partai Gerindra pada tingkat manapun agar dapat sejalan dengan cita- cita besar atau Visi Partai Gerindra. Yakni menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi," tutur Bambang lagi.

Bambang menambahkan, Badan Pengawas dan Disiplin Partai Gerindra ini bertujuan memantau, mengawasi dan mendisiplinkan sepak terjang dan perilaku para Pengurus dan Kader Partai Gerindra yang berpotensi membahayakan, merusak, menurunkan citra partai di masyarakat.

"Atau mengganggu kepercayaan masyarakat kepada partai Gerindra pada tingkat manapun di seluruh Indonesia," tegas dia.