PSI Pasrah Tak Bisa Ikut Pemilu di 49 Daerah
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mencoret keikutsertaan 11 partai politik di 429 wilayah karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) hingga tenggat waktu 10 Maret 2019. Salah satunya adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dicoret dari 43 Kabupaten dan 6 Kota yang tersebar di 19 Provinsi.
Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni pasrah dengan keputusan KPU. PSI menyadari kelalaiannya yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye tepat waktu.
"Ya kami sudah coba urus di KPU, tapi KPU kita kan memang ketat ya, dan itu memang kesalahan anak-anak kami. Ya kita sudah tegur juga, dari awal sudah kita ingatkan segala macam. Tidak telat-telat banget juga, tapi ada deadline waktu kan, ya begitu," ujar pria yang akrab disapa Toni saat dihubungi wartawan, Jumat (22/3).
-
Mengapa PDIP akan menunggu penghitungan KPU sebelum menentukan sikap? Maka, sikap kami, kami tunggu proses penghitungan berjenjang, karena ada proses satu bulan, artinya tim khusus itu punya kerja waktu satu bulan,' imbuh Hasto.
-
Apa itu PPS pemilu? PPS pemilu adalah badan yang dibentuk KPU untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilu.
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
-
Apa yang sedang dilakukan PDI Perjuangan terkait pilkada 2024? Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
-
Kapan masa kerja PPS pemilu? Masa kerja PPS berlangsung selama 6 bulan, dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan Pemilu.
-
Dimana PPS Pilkada 2024 bekerja? Panitia Pemungutan Suara (PPS) memainkan peran krusial dalam pelaksanaan Pilkada 2024 sebagai salah satu elemen utama dalam sistem pemilihan umum di tingkat desa atau kelurahan.
Dia menjelaskan, ada miskomunikasi yang harus diklarifikasi dari pencoretan itu. Menurutnya, PSI sebenarnya hanya dicoret dari dua kabupaten/kota. Alasannya, PSI memang tidak memiliki caleg di 47 kabupaten/kota, sehingga otomatis tidak mengikuti kampanye di daerah tersebut.
"Hanya dua tempat, bukan 49, karena 47 itu memang tidak ada calegnya. Jadi memang tidak buat laporan lah, calegnya tidak ada gitu," katanya.
Baca berita Pemilu di Liputan6.com
Toni menegaskan, meski telah dicoret dan tidak akan mendapat kursi di tingkat kabupaten/kota, dia meminta kadernya untuk tetap berkampanye. Ini untuk membantu memenangkan suara caleg di tingkat DPRD Provinsi dan DPR-RI.
"Ya pasti tidak dapet (kursi). Di tingkat kabupaten/kota tidak dapat. Tapi kita tetap meminta mereka berkampanye mempromosikan caleg DPRD di Provinsi dan DPR-RI nya," tutupnya.
Reporter: Ratu Annisaa Suryasumirat
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketum PSI Kaesang Pangarep menanggapi PSI gagal ke DPR meski sudah habiskan anggaran besar untuk kampanye.
Baca SelengkapnyaPartai politik yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan tetapi tidak mengusulkan nantinya akan dikenai sanksi.
Baca SelengkapnyaBagi sang Ketua Umum Kaesang Pangarep hasil ini menjadi bahan evaluasi untuk Pemilu 2029.
Baca SelengkapnyaPihaknya akan melakukan evaluasi, agar bisa lolos pada Pemilu mendatang.
Baca SelengkapnyaGiring mengklaim PSI dipersulit dalam verifikasi parpol peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPSI telah menyelesaikan penginputan laporan penggunaan dana kampanye ke KPU.
Baca SelengkapnyaTidak logis lantaran PSI sudah berkampanye dimana-mana.
Baca SelengkapnyaKPU memberikan waktu 1 hari kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk memperbaiki laporan awal dana kampanye (LADK).
Baca SelengkapnyaPSI pernah menjadi sorotan terkait dana kampanye. Sorotan kembali diterima PSI usai Pemilu 2024 kemarin.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR fraksi PPP Syamsurizal menegaskan pemilu tahun ini penuh kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.
Baca SelengkapnyaPDIP tidak dapat kursi DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat. Pasangan Capres-Cawapres yang mereka usung ketika itu pun hanya mendulang belasan persen sua
Baca SelengkapnyaPSI menginstruksikan seluruh pengurus, caleg hingga kader untuk mengawal proses perhitungan suara.
Baca Selengkapnya