Raker dengan Menkeu Sri Mulyani, Misbakhun Soroti Realisasi APBN 2019
Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun menyayangkan kondisi perekonomian saat ini yang menurutnya mengarah pada kegagalan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI). Legislator Partai Golkar itu mengatakan, SMI berpotensi gagal dalam mengimplementasikan berbagai rencana pembangunan yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Misbakhun, realisasi APBN 2019 seakan tak memperlihatkan prestasi SMI yang pernah dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik di dunia. Merujuk laporan tentang realisasi APBN 2019 yang dipaparkan SMI pada rapat kerja di Komisi XI DPR, Kamis (30/1), Misbakhun menyatakan bahwa banyak hal tentang perekonomian nasional pada tahun lalu yang berjalan di luar skenario yang disepakati pemerintah dan DPR.
"Kalau kita lihat realisasi seperti ini tidak bisa menggambarkan bahwa Pak Jokowi sedang memberikan kepercayaan kepada menteri keuangan terbaik di dunia. Realisasinya bisa kita lihat defisit bertambah, penerimaan tidak tercapai," kata Misbakhun di hadapan SMI.
-
Kenapa APBD Kutai Timur meningkat di tahun 2024? Bupati Ardiansyah menjelaskan, APBD Kutai Timur tahun depan alami peningkatan. Baginya, dana yang lebih besar ini digunakan untuk percepatan pembangunan.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Siapa yang dirasa bertanggung jawab atas kenaikan utang? 'Kita di-prank, yang terjadi justru kita bisa tahu kenaikan tertinggi sepanjang sejarah Republik ini ada di tangan Jokowi,' terang Eko.
Sebagai anggota DPR dari partai yang menjadi salah satu pendukung utama Jokowi, Misbakhun mengaku tak rela jika Presiden Ketujuh RI itu dipermalukan akibat kinerja perekonomian yang buruk.
"Saya tidak ingin Pak Jokowi yang sudah meng-hire Menkeu terbaik di dunia, kemudian orang mempermalukannya. Target-target ekonominya diolok-olok oleh masyarakat, diolok-olok oleh orang lain sebagai presiden tukang utang karena utangnya bertambah dan sebagainya," beber Misbakhun.
Dalam raker itu Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.957,2 triliun atau tumbuh 0,7 persen dibandingkan capaian tahun 2018. Masalahnya, kata Misbakhun, terjadi defisit akibat penerimaan pajak yang hanya mencapai Rp1.331 triliun dari target Rp1.577 triliun dalam APBN 2019.
Menurut Misbakhun, ada defisit sebesar Rp246 triliun yang memberikan tekanan kepada APBN 2019. Anehnya, target penerimaan perpajakan kembali dinaikkan pada APBN 2020.
"Kadin juga menyampaikan bahwa mereka juga mempunyai banyak pertanyaan, kenapa realisasi 2019 cuma tumbuh sekitar 1,7 persen, tetapi target berikutnya makin tinggi? Karena apa, merekalah yang akan menjadi para pembayar pajak. Sampai sekarang kita tidak menemukan strategi apa yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi itu," urai wakil rakyat asal Pasuruan itu.
Untuk diketahui, pendapatan negara dalam APBN 2020 ditargetkan sebesar Rp2.233,2 triliun, sementara belanja negara Rp2.540,4 triliun. Defisit ditargetkan sebesar Rp307,2 triliun atau setara 1,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Adapun pembiayaan defisit APBN 2020 akan bersumber dari utang sebesar Rp351,9 triliun, investasi negatif Rp74,2 triliun, pemberian pinjaman Rp5,1 triliun, kewajiban penjaminan negatif Rp600 miliar, dan pembiayaan lainnya Rp25 triliun.
Misbakhun mengaku sudah berkali-kali mengingatkan SMI agar tak salah membuat asumsi tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) ataupun realisasi PPh migas dalam APBN 2019. “Kenapa desainnya masih seperti ini lagi?" tukasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaPenerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca Selengkapnya“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaDefisit tersebut disebabkan total pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan total penerimaan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.
Baca SelengkapnyaDalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca SelengkapnyaJika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaReliasasi belanja negara sebesar Rp184,2 triliun atau 5,5 persen dari pagu tahun 2024 yakni Rp3.325, 1 triliun.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaMeski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.
Baca Selengkapnya