Ratusan Orang Duduki DPP Golkar, Kader Dilarang Masuk Tanpa Izin Airlangga

Merdeka.com - Ratusan orang berseragam Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menduduki kantor DPP Golkar di Jalan Anggrek Nely, Slipi, Jakarta. Mereka bahkan melarang dan mengintimidasi kader Golkar yang hendak masuk ke DPP.

Pengurus DPP Golkar, Nofel Saleh Hilabi merasa kaget, mendapat laporan dari rekannya tak bisa masuk ke kantor Golkar. Padahal rekannya, ingin mengantarkan surat ke DPP Golkar.

"Kader kita ke sana mau ngasih surat, tidak boleh masuk, karena katanya harus ada tanda tangan ketua umum, ini kita enggak boleh anter surat, padahal itu kantor kita, DPP, itu dijaga preman-preman, ada 400 lebih 700 orang di dalam, ramai banget," jelas Nofel saat dihubungi merdeka.com, Senin (20/8).

Nofel juga menceritakan, beberapa kali kader Golkar ingin mengirim surat kepada Ketum Golkar Airlangga Hartarto untuk segera menggelar rapat pleno. Sayang dua sampai tiga kali surat tak digubris, apalagi dibalas oleh Airlangga.

Nofel mengungkapkan, sudah delapan bulan DPP Golkar tidak melaksanakan rapat pleno. Bahkan, evaluasi pasca Pemilu serentak 2019 saja juga tak digelar oleh Airlangga.

"Mulai Januari sampai sekarang tidak pernah melaksanakan pleno, pleno itu harusnya terlaksana minimal dua bulan sekali, itu tidak terlaksana,

Hal ini, menurut Nofel, tentu mengganggu konsolidasi partai. Terlebih, kader tak bisa mengkampanyekan program unggulan Jokowi.

Bukan Kader AMPG

Nofel sebagai wakil ketua bidang pemuda Golkar menegaskan, ratusan orang yang menjaga DPP Golkar bukan kader AMPG. Dia menuding bahwa mereka adalah preman bayaran.

"Dia seakan kader dengan memakai baju AMPG, itu bukan AMPG, itu preman bayaran. Dibayar Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu per kepala per hari untuk jaga DPP. Urgensinya apa? Saya waketum bidang pemuda Partai Golkar, harusnya ada koordinasi kalau itu kader, tapi ini kan enggak," katanya.

Nofel memastikan, selama delapan bulan lebih tidak ada aktivitas di DPP Golkar. Sekarang kantor Golkar dijaga oleh preman bayaran. Dia menduga, penjagaan ini atas perintah ketua umum Golkar langsung.

"Yang saya dengar katanya ini Pak Airlangga memerintahkan AMPG untuk menjaga DPP Golkar, tapi urgensinya apa? Kader Golkar enggak boleh masuk," tambah dia.

Dia takut, pendudukan kantor ini membuat sejumlah kader Golkar marah. Sehingga membalas upaya Airlangga itu.

"Ini Airlangga buat gaduh, nah nanti kader bisa marah, akhirnya kader duduki kantor Golkar juga, ini tidak baik karena mereka preman bukan kader Golkar," tegas Nofel.

Menjegal Pleno Tandingan

Internal Golkar mulai terbelah. Sikap arogansi Airlangga yang tak kunjung gelar pleno di DPP Golkar menjadi salah satu pemicu.

Nofel mengakui, penjagaan ketat kantor DPP Golkar oleh sekelompok orang itu untuk menjaga agar tak ada rapat pleno tandingan. Kader, kata Nofel, sudah kesal dengan sikap Airlangga yang sampai hari ini tak gelar pleno.

"Pleno tandingan kalau itu benar, jadi kita mendorong ada rapat pleno dilakukan oleh Airlangga, tapi tidak dilaksanakan, kita kirim surat agar gelar pleno ke DPP, terus tiba-tiba hari ini dijaga kan aneh," kata Nofel.

Dia tak tahu secara pasti alasan Airlangga menolak menggelar pleno. Apabila ditanya secara informal, menurut Nofel, jawaban Airlangga hanya nanti dan nanti saja tanpa ada penjelasan yang pasti.

"Bikin rapat apa susahnya sih, kita kumpul saja kan enak," jelas Nofel.

Nofel merasa aneh apabila mengulur waktu pleno karena Munas Golkar yang digelar Desember nanti. Hingga kini, kapan digelarnya munas belum bisa ditentukan, bahkan Rapimnas pun tak bisa digelar karena pleno yang tak kunjung dibuka.

"Inikan bukan perusahaan, Golkar itu milik kita bersama," tutur dia.