Romi sebut kemenangan Djan Faridz di PTUN tak gugurkan SK Menkum HAM

Merdeka.com - Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy mengklaim adanya putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang memenangkan Djan Farid, tak mengganggu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM 27 April silam terkait pengesahan hasil Muktamar Islah PPP di Pondok Gede. Bahkan, kata Romi atau biasa disapa, keputusan PTUN tersebut tak mengganggu acara konsolidasi di internal PPP.

"Kita masih solid 100 persen, sebagaimana organisasi partai yang ikut hadir dalam Pilkada 2018 dan jadi peserta Pileg 2019. Kita perlu informasikan kepada masyarkat bahwa PPP yang menjadi peserta Pilkada 2018 dan Pileg 2019 itu adalah PPP hasil muktamar Islah yang di Pondok Gede. Soal adanya putusan pengadilan yang memenangkan Djan Farid sudah kita lakukan banding," jelas Romi usai menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di yang diselenggarakan DPW PPP Jawa Barat di Pondok Pesantren Majelis Taklim Albarkah, Desa/Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Minggu (11/12).

Menurutnya, putusan PTUN yang memenangkan Djan Faridz tidak mengganggu dan menggugurkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (SK Menkum HAM) tanggal 27 April yang mengesahkan PPP hasil Muktamar Islah di Pondok Gede, Bekasi (Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy).

"Selain tak mengganggu SK Kemenkum HAM, juga tidak mengganggu proses konsolidasi organisasi PPP. Maulid saja kita lakukan secara serentak seluruh Indonesia apalagi urusan konsolidasi partai (baik tingkat wilayah) DPW dan (kota/kabupaten) DPC," terangnya

Terkait persiapan PPP dalam menghadapi Pilkada di Kabupaten Bogor pada 2018, pihaknya mengaku konsisten dan senantiasa selalu mengedepankan potensi sumber daya manusia internal partai terbaiknya untuk bersaing.

"Sebisa mungkin PPP akan mengajukan kader-kader terbaiknya seperti Bu Ade Munawarah (Ketua DPW PPP) di Jabar dan di Kabupaten Bogor adalah sebagai kader terbaik kita dan juga sosok pimpinan yang kiprahnya sudah tak di ragukan lagi," ujarnya.

Tak hanya itu, ia menjelaskan, sosok Ade Munawarah di mata masyarakat Bogor berdasarkan ukuran survei yang sudah dilakukan secara rutin oleh DPP PPP. Menurutnya, memang sudah sangat memungkinkan dan bisa menerima Ade sebagai Calon Bupati di Pilkada Bogor 2018.

"Dan insyallah PPP tidak akan ragu mendorong secara bulat, menugaskannya untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2018 yang akan datang," tegasnya.

Romi berharap, dengan dukungan yang diberikan PPP terhadap Ade Munawarah dapat menarik minat atau mampu menggandengkan partai-partai lain untuk berkoalisi dalam rangka meluluskan pencalonannya.

"Insyallah dengan pertolongan Allah akan dimudahkan sebagai calon Bupati Bogor yang akan datang," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Jabar Ade Munawarah Yasin mengungkapkan Maulid Nabi ini ajang konsolidasi internal sekaligus silaturahmi dengan masyarakat terkait kesiapannya menghadapi Pilkada Bogor 2018 sebagai Calon Bupati Bogor.

"Ada dua kesempatan dalam kegiatan maulid ini, merayakan maulid nabi sekaligus silaturahmi dengan masyarakat," jelasnya.

Terkait persiapannya menghadapi Pilkada Bogor 2018, menurutnya, PPP memang harus berkoalisi dengan partai lain agar bisa lolos sebagai Calon Bupati Bogor sesuai UU atau aturan peserta Pilkada.

"Saat ini kita sedang mencari teman kawan. Yang jelas kita sudah punya kawan baik di satu fraksi. Kalau untuk kursi sebetulnya sudah cukup, tapi kita ingin bergabung dengan partai kami," tutupnya.