Seskab minta rakyat yang tak puas atas hasil Pilkada 2018 bisa gugat via MK
Merdeka.com - Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menganggap kesuksesan penyelenggaraan pilkada serentak di 171 daerah menjadi modal penting bagi penyelenggaraan Pilpres 2019 mendatang. Pramono menilai jika penyelenggaraan Pilkada serentak di 17 propinsi berlangsung secara baik, aman dan tentram.
"Luar biasa, dari 171 pilkada berlangsung dengan aman tentram, baik. Sampai nanti realcount dan penetapan berjalan dengan baik. Ini proses pendewasaan demokrasi. Ini penting untuk Indonesia untuk mendapatkan perhatian dunia dalam hal pelaksanaan demokrasi," ujar Pramono di UGM, Sabtu (30/6).
Pramono menerangkan hasil Pilkada haruslah dihormati oleh siapapun. Seandainya ada keberatan terkait Pilkada, Pramono mengatakan sudah ada mekanisme yang mengatur bagaimana keberatan disampaikan.
-
Bagaimana PKD memastikan integritas Pilkada 2024? Sebagai lembaga pengawas, PKD akan menjadi sosok yang penting untuk memastikan integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan hasil Pemilu di tingkat lokal.
-
Apa yang aman menjelang pemilu? Kepolisian Resor Indragiri Hulu (Inhu), Polda Riau memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji aman menjelang Pemilu 2024.
-
Bagaimana Prabowo menjaga kontestasi Pemilu? Prabowo dalam jumpa pers selepas pertemuan menyampaikan secara langsung tekadnya untuk menjaga kontestasi pemilu tetap santun.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
"Rakyat sudah memilih dan pilihan itu harus dihormati oleh siapapun. Kalau ada ketidakpuasan yaitu bisa menggugat ke MK," ungkap Pramono.
Pramono menambahkan ketakutan adanya ketidaknetralan saat penyelenggaraan Pilkada pun hingga saat ini tak terbukti. Pilkada, lanjut Pramono berjalan dengan terbuka, transparan dan netral.
"Ya bahwa ada insiden-insiden di lapangan pasti ada nggak bisa semua berjalan mulus, tapi melihat secara general menyeluruh prosesnya baik dari hasilnya, prosesnya itu berlangsung baik," tutup Pramono.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Megawati pun menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 136/PUU-XXII Tahun 2024 melalui Revisi Pasal 188 Undang-Undang No. 1 Tahun 2018.
Baca SelengkapnyaGerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca Selengkapnya“Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya," kata Ganjar
Baca SelengkapnyaEks Sekjen PKB Lukman Edy menyatakan, hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu adalah pekerjaan sia-sia.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural.
Baca SelengkapnyaSuhartoyo memastikan, MK tidak akan berpihak dan berpegang pada fakta sidang juga saksi berdasarkan saksi dihadirkan pelapor dan terlapor.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaMK menilai pemohon tidak bisa membuktikan pelanggaran Pileg 2024 di Dapil Papua Tengah.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan peran Polri yang tak netral selama pemilu berlangsung.
Baca SelengkapnyaGanjar Tak Beri Selamat ke Prabowo-Gibran: MK yang Mengadili dengan Baik
Baca SelengkapnyaKemendagri siap menjalankan putusan MK tersebut sebab bersifat final dan mengikat (final and binding).
Baca Selengkapnya