Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Seskab minta rakyat yang tak puas atas hasil Pilkada 2018 bisa gugat via MK

Seskab minta rakyat yang tak puas atas hasil Pilkada 2018 bisa gugat via MK Sekretaris Kabinet Pramono Anung. ©2017 merdeka.com/titin supriatin

Merdeka.com - Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menganggap kesuksesan penyelenggaraan pilkada serentak di 171 daerah menjadi modal penting bagi penyelenggaraan Pilpres 2019 mendatang. Pramono menilai jika penyelenggaraan Pilkada serentak di 17 propinsi berlangsung secara baik, aman dan tentram.

"Luar biasa, dari 171 pilkada berlangsung dengan aman tentram, baik. Sampai nanti realcount dan penetapan berjalan dengan baik. Ini proses pendewasaan demokrasi. Ini penting untuk Indonesia untuk mendapatkan perhatian dunia dalam hal pelaksanaan demokrasi," ujar Pramono di UGM, Sabtu (30/6).

Pramono menerangkan hasil Pilkada haruslah dihormati oleh siapapun. Seandainya ada keberatan terkait Pilkada, Pramono mengatakan sudah ada mekanisme yang mengatur bagaimana keberatan disampaikan.

"Rakyat sudah memilih dan pilihan itu harus dihormati oleh siapapun. Kalau ada ketidakpuasan yaitu bisa menggugat ke MK," ungkap Pramono.

Pramono menambahkan ketakutan adanya ketidaknetralan saat penyelenggaraan Pilkada pun hingga saat ini tak terbukti. Pilkada, lanjut Pramono berjalan dengan terbuka, transparan dan netral.

"Ya bahwa ada insiden-insiden di lapangan pasti ada nggak bisa semua berjalan mulus, tapi melihat secara general menyeluruh prosesnya baik dari hasilnya, prosesnya itu berlangsung baik," tutup Pramono.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Blak-blakan Megawati Beberkan Ada Institusi Negara Tak Netral, Intimidasi hingga Iming-Iming Duit
Blak-blakan Megawati Beberkan Ada Institusi Negara Tak Netral, Intimidasi hingga Iming-Iming Duit

Megawati pun menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 136/PUU-XXII Tahun 2024 melalui Revisi Pasal 188 Undang-Undang No. 1 Tahun 2018.

Baca Selengkapnya
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Ganjar Soal Hak Angket Pemilu: Kami Tidak Pernah Menggertak, Kami Serius
Ganjar Soal Hak Angket Pemilu: Kami Tidak Pernah Menggertak, Kami Serius

“Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya," kata Ganjar

Baca Selengkapnya
Eks Sekjen PKB: Desakan Hak Angket di DPR Pekerjaan Sia-Sia, Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu
Eks Sekjen PKB: Desakan Hak Angket di DPR Pekerjaan Sia-Sia, Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu

Eks Sekjen PKB Lukman Edy menyatakan, hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu adalah pekerjaan sia-sia.

Baca Selengkapnya
Reaksi Keras PDIP Usai MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, Singgung Indonesia Masuk Kegelapan Demokrasi
Reaksi Keras PDIP Usai MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, Singgung Indonesia Masuk Kegelapan Demokrasi

PDI Perjuangan menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural.

Baca Selengkapnya
Ketua MK: Hakim Tidak Boleh Cawe-Cawe di Sidang Sengketa Pemilu, Enggak Bisa Panggil Saksi Ahli
Ketua MK: Hakim Tidak Boleh Cawe-Cawe di Sidang Sengketa Pemilu, Enggak Bisa Panggil Saksi Ahli

Suhartoyo memastikan, MK tidak akan berpihak dan berpegang pada fakta sidang juga saksi berdasarkan saksi dihadirkan pelapor dan terlapor.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
Gerindra Tak Bisa Buktikan Pelanggaran, MK Kandaskan Gugatan Pileg DPR di Dapil Papua Tengah
Gerindra Tak Bisa Buktikan Pelanggaran, MK Kandaskan Gugatan Pileg DPR di Dapil Papua Tengah

MK menilai pemohon tidak bisa membuktikan pelanggaran Pileg 2024 di Dapil Papua Tengah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto PDIP Tegas, Tuding Polri Ikut Tak Netral Selama Pemilu 2024
VIDEO: Hasto PDIP Tegas, Tuding Polri Ikut Tak Netral Selama Pemilu 2024

Hasto mengatakan peran Polri yang tak netral selama pemilu berlangsung.

Baca Selengkapnya
Ganjar Tak Beri Selamat ke Prabowo-Gibran: Kita Harap MK Mengadili dengan Baik
Ganjar Tak Beri Selamat ke Prabowo-Gibran: Kita Harap MK Mengadili dengan Baik

Ganjar Tak Beri Selamat ke Prabowo-Gibran: MK yang Mengadili dengan Baik

Baca Selengkapnya
Wamendagri soal Putusan MK Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana: Kami Laksanakan
Wamendagri soal Putusan MK Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana: Kami Laksanakan

Kemendagri siap menjalankan putusan MK tersebut sebab bersifat final dan mengikat (final and binding).

Baca Selengkapnya