Setnov umumkan perubahan struktur DPP Golkar dalam dua hari ke depan

Merdeka.com - Partai Golkar melakukan revitalisasi struktur pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Salah satu posisi yang dirombak adalah Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan yang diisi Yorrys Raweyai. Posisi Yorrys digantikan oleh Letjen (purn) Eko Wiratmoko.

Sekjen Idrus Marham mengatakan, revitalisasi struktur partai dilakukan Ketua Umum Setya Novanto karena ingin menciptakan soliditas serta akselerasi partai supaya segala target-target politik tercapai. Revitalisasi itu merupakan tindaklanjut mandat yang diberikan Rapimnas Partai Golkar kepada Setnov beberapa waktu lalu.

"Ada satu keinginan dari ketum bahwa untuk menjamin akselerasi dan peningkatan kinerja kepengurusan ini diperlukan soliditas ya," kata Idrus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/10).

Setnov disebut telah menyiapkan rasionalisasi terkait revitalisasi yang dilakukan terhadap struktur partai. Revitalisasi struktur Partai Golkar akan diumumkan dalam 1-2 hari ke depan di rapat pleno.

"Ketua umum sudah ambil langkah-langkah revitalisasi itu dan 1-2 hari ini akan diumumkan dan disampaikan secara resmi di dalam rapat pleno dan disampaikan secara resmi," kata dia.

Idrus membantah pencopotan pengurus bukan hanya karena yang bersangkutan tidak menunjukkan kesolidan terhadap partai. Namun, kata Idrus, ada pertimbangan lain dari Setnov untuk mengganti pengurus.

"Bukan hanya itu, kan banyak pertimbangan jadi bukan satu satu nya ya tetapi siapapun yang mengurusi partai itu perlu kesolidan perlu kebersamaan," ujar Idrus.

Revitalisasi ini menjadi polemik karena sejumlah pengurus pusat Partai Golkar seperti Ketua Harian Nurdin Halid mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses revitalisasi tersebut.

Idrus menyakini Nurdin telah memahami AD/ART dan keputusan rampinas yang menginginkan adanya revitalisasi struktur partai. Selain itu, dia mengaku tidak percaya pernyataan Nurdin yang menyebut tidak dilibatkan dalam pembahasan revitalisasi.

"Enggak, ndak ada kita punya keyakinan karena partai-partai pengurus partai Golkar itu pasti sudah membaca AD/ART membaca tata kerja dan juga membaca hasil rapat keputusan rapimnas," terangnya.