Stafsus Milenial Jokowi Dinilai Tak Perlu Masuk Istana, Cukup di Kementerian
Merdeka.com - Dedi Kurnia, pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO) menganggap keberadaan staf khusus milenial Presiden Jokowi tak perlu masuk Istana. Dia menilai 7 Stafsus itu seharusnya cukup bertugas kementerian.
"Stafsus milenial ini menurut saya lebih relevan kalau mereka ada di kementerian dan tidak pada tingkatan presiden atau tak masuk istana cukup di kantor menteri saja. Sebab menurut saya yang diperlukan presiden itu bukan tataran teknis, tataran teknis lebih diperlukan untuk menteri," kritik Dedi saat diskusi Polemik MNC Trijaya di Hotel Ibis Tamarin Jakarta Pusat, Sabtu (23/11).
Namun, dia menilai berlebihan jika 7 Stafsus Jokowi itu dicap sebagai gimmick politik. Menurutnya, para stafsus itu sebagai simbol Presiden Jokowi berhasil mengakomodir kalangan muda untuk duduk di Istana.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
"Beliau mengakomodasi dari tingkat berbeda termasuk generasi milenial masuk ke Istana, jadi itu yang perlu kita catat," lanjut Dedi.
Jokowi Umumkan 7 Stafsus Milenial
Diketahui, Prediden Jokowi secara resmi memilih tujuh orang dari kalangan milenials yang dipercaya sebagai staf khususnya. Presiden Jokowi berharap mereka dapat menjadi teman dalam bertukar pikiran ide dan gagasan yang out of the box bagi kemajuan bangsa Indonesia:
Berikut tujuh orang stafsus tersebut:
Adamas Belva Syah Devara (29) Founder dan CEO Ruang Guru
Putri Tanjung (23) Founder dan CEO Creativepreneur.
Andi Taufan Garuda Putra (32) Founder dan CEO Amartha
Ayu Kartika Dewi (36) Pendiri Gerakan Sabang-Merauke
Gracia Billy Mambrasar (31) Pendiri Yayasan Kitong Bisa dan Duta Pembangunan Berkelanjutan Indonesia.
Angkie Yudistia (32) Pendiri Thisable Enterprise.
Aminuddin Maruf (33) Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
Reporter: M Radityo
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBegitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN prihatin dengan sikap dan pernyataan Presiden Jokowi tersebut.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN mengklaim sejauh ini tidak memobilisasi pejabat publik yang masih berafiliasi dengan pemerintah.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, sebenarnya Indonesia pernah mempunyai 100 kabinet di era Soekarno.
Baca SelengkapnyaIstana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaPengamat Politik Ujang Komarudin menilai, Jokowi tidak perlu untuk cawe-cawe
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti lokasi saat Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaBukan hanya presiden, para menteri kabinet Jokowi juga bisa kampanye dan mendukung paslon.
Baca SelengkapnyaJokowi mengizinkan menterinya maju sebagai capres di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik.
Baca Selengkapnya