Survei yang menangkan Gus Ipul diragukan, ini pembelaan PDIP

Merdeka.com - Hasil survei Pilgub Jawa Timur 2018 yang dirilis Charta Politika Indonesia pada Rabu (21/3) kemarin, elektabilitas pasangan calon (Paslon) Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno unggul 44,8 persen atas rivalnya, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak yang hanya mencapai 38,1 persen.

Untuk popularitas, Khofifah lebih unggul 92,9 persen dari Gus Ipul (91,7 persen). Sementara untuk Cawagubnya, yaitu Emil dan Puti masih rendah. Yaitu berada di kisaran angka 50 persen. Sedangkan yang belum menentukan pilihan mencapai 17,1 persen.

Survei Charta Politika Indonesia menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah responden mencapai 1.200 orang yang tersebar di 33 kabupaten/kota. Untuk margin of error (MoE) mencapai 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Namun, hasil survei Charta Politika Indoensia yang dilakukan pada 3 sampai 8 Maret 2018 melalui wawancara tatap muka langsung itu, diragukan banyak kalangan. Salah satunya politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur, Agus Maimun.

Agus menyebut Charta Politika Indonesia memiliki track record buruk. Bahkan, bersama dua lembaga survei lainnya, yaitu Saiful Mujani Research Counsulting (SMRC) dan Indikator pernah 'dikartu merah' oleh peneliti FISIP Universitas Indonesia (UI), Fitri Hari pada 21 April 2107 lalu.

Alasannya, ketiga lembaga survei ini, khususnya Charta Politika Indonesia selaku juara 'Raport Merah', diduga telah mengolah data serta menggunakan metodologi berdasarkan titipan saat Pilkada DKI Jakarta digelar 2017 lalu.

"Sehingga kami meragukan hasilnya, waktu di Pilkada DKI Jakarta, Charta Politica hasil risetnya buruk. Bahkan sampai ada yang minta dibubarkan," kata Agus Maimun, Kamis (22/3).

Untuk itu, Bendahara PAN yang juga anggota DPRD Jawa Timur ini mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan hasil survei dari lembaga yang memiliki track record buruk. Karena menurut Agus, setiap hasil karya ilmiah berdasarkan riset dan penelitian itu harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Kita harus telusuri dulu rekam jejaknya, siapa di belakang lembaga survei itu?" ucapnya.

Jadikan survei 'kaca benggala'

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bappilu Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP) Surabaya, Adi Sutarwijono justru menganggap aneh, jika ada orang yang meragukan hasil survei suatu lembaga riset, termasuk Charta Politika Indoensia. Terlebih mengait-ngaitkan Pilgub Jawa Timur dengan Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Oke, sekarang pertanyaannya, apakah ada lembaga survei yang tepat di Pilkada DKI? Tunjukkan," tanya Adi.

Jadi menurutnya, sangat tidak tepat 'menghakimi' hasil survei lembaga riset yang memenangkan salah satu calon tertentu. Apalagi memberinya 'kartu merah'.

"Itu bukan kartu merah. Itukan istilah media saja. Itu pendapat peneliti UI," tegasnya.

Untuk itu, sekali lagi, politikus dari salah satu partai pendukung Gus Ipul-Puti yang akrab disapa Awi ini kembali bertanya: Apakah ada lembaga survei yang ketepatan dan presisi tinggi dalam memotret Pilkada DKI?

"Maka, tempatkan semua lembaga survei secara proporsional pada tempatnya, yakni memotret gejala politik yang berkembang dinamis dalam kontestasi elektoral," tegas politikus yang juga wakil komisi A DPRD Surabaya ini.

"Terima saja hasilnya, pahit atau legit, semua diterima dengan lapang dada. (hasil survei) Sebagai cermin atau kaca benggala," imbaunya.

Masih kata Adi, survei adalah potret dari dinamika politik yang masih terus berkembang. Jadi, "Tidak perlu lembaga survei dihakimi. Karena tidak ada lembaga survei yang benar dan tepat terus. Wong survei itu hasil sementara. Dinamika politik terus berkembang. Terus berubah. Dalam kontestasi elektoral, hitungan hari bisa mengubah konstelasi suara. Dan itu biasa," tandasnya.