Tanggapi SBY, Polri janji tindak tegas anggota yang tak netral di Pilkada

Merdeka.com - Karopenmas Divhumas Mabes Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal menegaskan, Polri akan memegang teguh prinsip netralitas di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Polri menyatakan akan menindak tegas anggota yang terbukti tidak netral.

"Prinsip Polri netral. Kalau ada anggota yang tidak netral kita tindak tegas," kata Iqbal saat dikonfirmasi, Jakarta, Minggu (24/6).

Jika ada anggota Polri yang tidak netral, kata Iqbal, Mabes Polri langsung melakukan pemeriksaan terhadap anggota tersebut untuk membuktikan yang bersangkutan bersalah atau tidak.

"Ada mekanismenya melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan-pemeriksaan," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, mengungkapkan dugaan ketidaknetralan aparatur negara, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.

Pernyataan presiden ke-6 Indonesia itu disampaikan berdasarkan kejadian sesungguhnya yang dia ketahui. SBY menyebut, selama dua periode memimpin negara ini, dirinya sangat mengenal soal ketiga lembaga yang dimaksud.

SBY mensinyalir adanya aparat TNI, Polri dan BIN yang diduga ikut berpolitik dan ingin menggagalkan calon-calon yang diusung Demokrat.

Dia lantas mengungkit pemeriksaan mantan Cawagub DKI Jakarta Sylviana Murni oleh Polri. Pemeriksaan Gubernur Papua Lucas Enembe, sampai pernyataan Antasari Azhar pascabebas dengan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan pribadinya.

"Yang saya sampaikan bukan isapan jempol apalagi mendramatisir. Ini yang saya sampaikan cerita tentang oknum. Ini nyata kejadiannya, bukan hoax," ucap SBY saat konferensi pers kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6).