Timses Jokowi ungkit kegagalan Sudirman Said kuasai saham Freeport

Merdeka.com - Tim Kampanye Jokowi-KH Ma'ruf Amin menyesalkan upaya parpol kubu Prabowo-Sandiaga yang belum sepenuhnya memahami amanat konstitusi terkait divestasi Freeport. Sekretaris TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengatakan serangan yang disampaikan dengan menuduh adanya kebohongan publik adalah bukti penghadangan tersebut.

Pernyataannya menanggapi beredarnya foto salinan dokumen berisi kesimpulan rapat Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM yang diwakili Dirjen Minerba dan Dirut PT Inalum.

Hasto menduga, rapat tersebut diagendakan dengan kepentingan politik tertentu. Sebab, pengelolaan sumber daya alam strategis, selalu saja ada pemain gelap yang bergerilya dengan segala cara.

"Saya dengar suasana rapat kurang kondusif. Heran apakah fraksi Gerindra terganggu dengan upaya divestasi Freeport tersebut. Apakah ada kepentingan lain yang diperjuangkan?," kata Hasto Kristiyanto, dalam konferensi pers, di Posko Cemara 19, Jumat (19/10).

Dia menegaskan, penandatanganan head of agreement adalah basis legalitas divestasi. Di situ ada term of conditions dan berbagai tahapan termasuk bagaimana penyelesaian tanggungjawab para pihak.

Sekjen PDIP itu menegaskan, jelas itu bukan bohong. Bahkan, target penyelesaian seluruh divestasi diperkirakan bulan Desember 2018 sebagaimana telah diumumkan pemerintah. Artinya proses belum selesai, tetapi legalitas sudah ditandatangani.

"Fraksi Gerindra sebaiknya memahami dulu tahapan due diligent, penandatanganan HOA dan term of conditions yang ada di dalamnya. Pemerintahan Jokowi pasti akan mempertimbangkan dengan seksama dan semua dilakukan dengan sebesar-besarnya kepentingan nasional dan kepentingan rakyat termasuk masyarakat Papua itu sendiri," ungkap Hasto.

Dia mengungkapkan, proses negosiasi itu tak mudah dan berlangsung lama sejak Menteri ESDM dijabat Sudirman Said. Menurutnya, titik terang mulai muncul saat Jonan menggantikan Sudirman Said. Pendekatan komprehensif terjadi hingga Head of Agreement disepakati sebagai legalitas divestasi Freeport.

Pemerintah, lanjutnya, dipastikan mempertimbangkan berbagai hal, termasuk hasil audit BPK soal kewajiban dana lingkungan yang diindikasikan bukan sebagai kerugian negara.

"Terkait kepentingan nasional dan menyangkut kedaulatan ekonomi negara, sebaiknya seluruh anak bangsa bersatu. PDI Perjuangan terkait dengan divestasi Freeport justru ingin melihat konsistensi sikap Gerindra, apakah sejalan dengan pidato Pak Prabowo yang selama ini justru menyuarakan pentingnya menjalankan Pasal 33. Jangan persempit politik hanya dalam ruang retorika," tandasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber : Liputan6.com