Timses Prabowo Klaim Menang di Jatim Jika Tidak Dicurangi
Merdeka.com - Tim Sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ngotot jika jagonya menang Pilpres 2019, termasuk perolehan suara di Jawa Timur. Namun, mereka menolak membeberkan data yang dijadikan klaim, hanya menyebut punya data C1 asli sebagai pedoman.
"Itu rahasia! Saya tidak mau menyampaikan karena itu menjadi tolok ukur, saya gak mau," kata Ketua Badan Pemenangan Provinsi Prabowo-Sandi wilayah Jawa Timur, Soepriyatno di Surabaya, Kamis (25/4).
Terkait hasil quick count yang memenangkan Paslon 01, Joko Widod-KH Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf), Soepri menyebut pihaknya hanya kalah tipis. Itupun karena kecurangan. "Kalau kita lakukan verifikasi terus kita bisa menang, ya, kita bisa menang ya," ucapnya yakin.
-
Kapan Bawaslu Jateng menemukan kasus pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Siapa yang menemukan pelanggaran Pemilu 2024? Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menangani sebanyak 16 kasus pelanggaran pemilu yang tersebar di berbagai kabupaten/kota selama tahapan Pemilu 2024.
-
Bagaimana PDIP membuktikan kecurangan Pilpres? Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM). Oleh karena itu, tim hukum telah mempersiapkan bukti yang kuat agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal dua alat bukti. 'Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan folus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yag kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,' kata Henry, dalam keterangan reami, Senin (11/3).
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Dimana pelanggaran pemilu bisa terjadi? Pelanggaran pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyebaran berita palsu atau hoaks, intimidasi terhadap pemilih, pencurian atau manipulasi suara atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik.
-
Bagaimana pelanggaran administrasi Pemilu ditangani? Pengawas Pemilu memiliki peran kunci dalam mendeteksi dan menyelidiki dugaan pelanggaran administrasi. Mereka menyampaikan rekomendasi dan berkas hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi kepada instansi terkait seperti KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan.
Bahkan berdasarkan survei Pusat Kajian dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) yang dirilis dua minggu lalu, sebut politikus Gerindra tersebut, Prabowo-Sandi menang 52 persen di Jawa Timur. "Kita lihat, atau kecurangannya tidak masif maka Puskaptis benar, bahwa Jatim, kita menang 52 persen, itu Puskaptis ya," kata Soepri lagi.
Dan saat ini pihaknya masih melihat sampai dimana kecurangan yang dinilainya sangat masif itu terjadi. Soal bentuk kecurangan, Soepri menyebut sudah dilakukan sebelum Pemilu dilaksanakan hingga pasca-pemungutan suara 17 April.
"Loh banyak sekali, banyak sekali ya, modusnya banyak sekali," sebut Soepri.
Kata Soepri, mulai dari kepala desa, bupati/wali kota hingga gubernur terlibat dalam kecurangan yang masif tersebut. "Dan keterlibatan ASN, pelibatan camat, kemudian banyak sekali ya, kemudian kepala desa-kepala desa diintimidasi," sebutnya lagi.
Pun begitu dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) invalid yang jumlahnya lebih dari 5 juta pemilih. “Kemudian yang (pemilih) ganda 2,5 juta lebih, jadi totalnya itu ada 7,5 juta lebih, itu yang invalid dan ganda,” kata Soepri dengan nada tinggi.
"Belum lagi kita bicara waktu proses, C1-nya berubah, ada penggelembungan, ada C1 yang dibawa kabur, iya kan? Ada C1 yang dicoblosin sendiri oleh ASN, iya kan? ada TPS yang tidak ada daftar hadirnya, ada TPS palsu, banyak sekali," bebernya lagi.
Dan untuk membuktikan kecurangan-kecurangan itu, Soepri mengaku, pihaknya telah menerjunkan ratusan advokad untuk membatu kita melihat dari dekat kecurangan-kecurangan yang terjadi.
"Jadi jangan bilang sudah berapa persen, berapa persen (suara yang didapat) itu gak penting buat kita, ya, tapi bagaimana kita mengawal dulu sampai C1-nya," tandasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekapitulasi KPU pasangan Prabowo-Gibran menang telak dengan dua digit ketimbang pesaingnya Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di Jatim.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan kecurangan muncul dari hulu ke hilir. Seperti abuse of power yang dilakukan Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaHabiburokhman mengatakan pihaknya akan melaporkan dugaan kecurangan tersebut ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaFritz meminta KPU dan Bawaslu Jawa Timur untuk segera menindaklanjuti hal tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi berujar, jika betul ada kecurangan maka bisa melaporkan ke Bawaslu atau nantinya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaDia berharap agar pihak lain tidak serta-merta mengklaim menang.
Baca SelengkapnyaDrone Emprit menemukan masih banyak netizen yang menyuarakan narasi kecurangan Pemilu 2024 di 10 hari setelah pencoblosan.
Baca SelengkapnyaTim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Gibran blak-blakan potensi kecurangan besar pemungutan suara di Malaysia
Baca Selengkapnya“Ada pencoblosan di siang hari di rumah warga," kata Chico
Baca SelengkapnyaAnies-Cak Imin menduga, adanya kecurangan yang secara terstruktur, sistematis dan masif di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud menemukan indikasi kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024 berupa penggelembungan suara.
Baca SelengkapnyaKetum Hanura OSO menilai, banyak undang-undang yang dilanggar di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya