Timses Prabowo Klaim Menang di Jatim Jika Tidak Dicurangi

Merdeka.com - Tim Sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ngotot jika jagonya menang Pilpres 2019, termasuk perolehan suara di Jawa Timur. Namun, mereka menolak membeberkan data yang dijadikan klaim, hanya menyebut punya data C1 asli sebagai pedoman.

"Itu rahasia! Saya tidak mau menyampaikan karena itu menjadi tolok ukur, saya gak mau," kata Ketua Badan Pemenangan Provinsi Prabowo-Sandi wilayah Jawa Timur, Soepriyatno di Surabaya, Kamis (25/4).

Terkait hasil quick count yang memenangkan Paslon 01, Joko Widod-KH Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf), Soepri menyebut pihaknya hanya kalah tipis. Itupun karena kecurangan. "Kalau kita lakukan verifikasi terus kita bisa menang, ya, kita bisa menang ya," ucapnya yakin.

Bahkan berdasarkan survei Pusat Kajian dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) yang dirilis dua minggu lalu, sebut politikus Gerindra tersebut, Prabowo-Sandi menang 52 persen di Jawa Timur. "Kita lihat, atau kecurangannya tidak masif maka Puskaptis benar, bahwa Jatim, kita menang 52 persen, itu Puskaptis ya," kata Soepri lagi.

Dan saat ini pihaknya masih melihat sampai dimana kecurangan yang dinilainya sangat masif itu terjadi. Soal bentuk kecurangan, Soepri menyebut sudah dilakukan sebelum Pemilu dilaksanakan hingga pasca-pemungutan suara 17 April.

"Loh banyak sekali, banyak sekali ya, modusnya banyak sekali," sebut Soepri.

Kata Soepri, mulai dari kepala desa, bupati/wali kota hingga gubernur terlibat dalam kecurangan yang masif tersebut. "Dan keterlibatan ASN, pelibatan camat, kemudian banyak sekali ya, kemudian kepala desa-kepala desa diintimidasi," sebutnya lagi.

Pun begitu dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) invalid yang jumlahnya lebih dari 5 juta pemilih. “Kemudian yang (pemilih) ganda 2,5 juta lebih, jadi totalnya itu ada 7,5 juta lebih, itu yang invalid dan ganda,” kata Soepri dengan nada tinggi.

"Belum lagi kita bicara waktu proses, C1-nya berubah, ada penggelembungan, ada C1 yang dibawa kabur, iya kan? Ada C1 yang dicoblosin sendiri oleh ASN, iya kan? ada TPS yang tidak ada daftar hadirnya, ada TPS palsu, banyak sekali," bebernya lagi.

Dan untuk membuktikan kecurangan-kecurangan itu, Soepri mengaku, pihaknya telah menerjunkan ratusan advokad untuk membatu kita melihat dari dekat kecurangan-kecurangan yang terjadi.

"Jadi jangan bilang sudah berapa persen, berapa persen (suara yang didapat) itu gak penting buat kita, ya, tapi bagaimana kita mengawal dulu sampai C1-nya," tandasnya.