Timses setuju Jokowi harus tanggung jawab pastikan KPK tak bisa diintervensi
Merdeka.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate setuju Jokowi harus memastikan tidak ada intervensi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding korupsi makin banyak di era pemerintahan Jokowi.
"Kami setuju dengan permintaannya bahwa presiden harus bertanggung jawab untuk memastikan semua lembaga negara bekerja sesuai tupoksinya dan lembaga-lembaga non intervensi tidak boleh diintervensi," ujarnya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).
Sektretaris Jenderal NasDem itu menuturkan memang tugas presiden memastikan perlindungan terhadap hukum. Serta proses hukum juga harus berjalan tanpa intervensi.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
"Tapi bagi yang salah harus melaksanakan hukumannya melalui proses yang adil dan fair itu tugas presiden," ucapnya.
Jhonny menambahkan, Jokowi tak boleh mengintervensi lembaga hukum hanya untuk kepentingan kelompok atau politik.
"Yang tidak boleh adalah presiden mengintervensi lembaga hukum untuk kepentingan kelompok atau politisi tertentu," ucapnya.
Sebelumnya, Fahri Hamzah meminta Jokowi bertanggungjawab dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi hari ini.
"Pak Jokowi harus bertanggung jawab lah soal kasus korupsi ini. Soalnya korupsi ini maraknya dan makin subur ini di zamannya pak Jokowi," jelas Fahri.
Dia menuturkan, di era Presiden Sukarno sukses menciptakan musim ideologi. Era Presiden Soeharto dapat membuat iklim pembangunan. Untuk Presiden Jokowi disebutnya iklim korupsi.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, ada upaya pembiasaan yang tendensius untuk menutupi kinerja kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Jika ada yang sebut sebagai musim korupsi, itu merupakan upaya pembiasaan yang tendensius. Paling tidak, telah gagal membedakan antara visi-misi dengan ekses," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Rabu (31/10).
Politisi PDIP ini mengungkapkan, di era pemerintahan Presiden Soekarno dikenal sebagai musim ideologi. Sedangkan era sekarang, sebagai musim bangun jalan atau infrastruktur.
"Sesuai dengan visi dan misi yang jadi sekarang prioritas zaman pemerintahan Presiden Jokowi ini, sesuai skala prioritas dari visi dan misinya, layak disebut sebagai musim kerja nyata," ujarnya.
Tjahjo menegaskan, jika ada korupsi masih terjadi dirinya memandang itu hanya ekses.
"Dari sisi lain, tentu dimaklumi bahwa pemberantasan korupsi justru makin meningkat di zaman Pemerintahan Presiden Jokowi ini. Jadi, musim Presiden Jokowi adalah musim kerja nyata. Sesuai dengan visi dan misinya," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaJokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaMenurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah adanya permintaan agar salah satu nama dicoret atau diloloskan dalam seleksi capim KPK
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan bahwa tiap gerak-gerik pejabat selalu dipantau publik
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya