Usung calon dari luar kader, parpol dinilai hanya incar menang
Merdeka.com - Pengamat LIPI Siti Zuhro mengatakan, terjadi fenomena menarik pada Pilkada serentak 2018. Di mana partai politik memilih mengusung calon kepala daerah di luar kader mereka, seperti dari birokrat, TNI, Polri dan Pengusaha.
Siti menjelaskan, fenomena ini terjadi lantaran tidak adanya kaderisasi yang baik dalam tubuh partai politik. Masalah ini tak hanya terjadi pada partai kecil, tetapi juga parpol sedang dan besar juga mengalami hal serupa.
"Sekarangkan ada partai yang mengusung dari birokrat, militer, kepolisian, pengusaha. ya ini ujung-ujungnya yang menang," katanya kepada merdeka.com, Minggu (7/1).
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Mengapa Pilkada DKI 2017 menarik perhatian? Pilkada DKI 2017 menjadi salah satu pemilihan kepala daerah yang menarik perhatian. Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
-
Dimana Pilkada ini? Pilkada Jawa Tengah semakin menarik karena bakal ada 'perang bintang'.
-
Apa arti Pilkada? Pilkada adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah.
Siti mengharapkan, partai politik segera menyesuaikan diri dengan keinginan masyarakat. Masalahnya, dia menilai, masyarakat kini meminta calon pemimpin yang bersih dari korupsi dan memiliki kompetensi dalam memimpin pemerintahan.
"Semakin ke sini masyarakat memintanya calon pemimpin yang betul-betul bersih, betul-betul berkarakter, bisa mengatur, berkompeten bukan cuman populer, itu yang tidak sesegera mungkin diantisipasi oleh parpol," jelasnya.
Dia mengingatkan, pada Pilkada DKI 2017 silam sudah menunjukkan gejala tersebut. Pasalnya partai politik tidak ada yang mengusung kader partainya untuk berkompetisi dalam pesta demokrasi tersebut. Sehingga, partai akhirnya kerepotan untuk melakukan akselerasi.
"Partai sekarang itu selalu kerepotan, sama kaya di DKI repot banget," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Ribka, banyak calon Kepala daerah PDI Perjuangan ditinggalkan partai politik.
Baca SelengkapnyaTerdapat 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024 berdasarkan data per Rabu (4/9).
Baca SelengkapnyaDjarot menegaskan, PDIP tidak akan membiarkan Pilkada Jakarta terjadi hanya melawan kotak kosong.
Baca SelengkapnyaSejauh ini sudah bagus pemilihan kades tanpa parpol. Namun, bila ada keinginan pencalonannya melalui parpol, Gerindra akan mengkaji.
Baca SelengkapnyaManuver KIM Plus membuat PDIP kesulitan mengusung kader mereka di Pilkada 2024. Di beberapa daerah, PDIP membutuhkan koalisi untuk memenuhi syarat dukungan.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil-Suswono yang diusung koalisi gemuk, kemudian Pramono Anung dan Rano Karno calon dari PDIP.
Baca SelengkapnyaKader PKS ungkap alasan partainya batal mengusung Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaDoli mengusulkan agar pencalonan dalam Pilkades pun menggunakan partai yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaPoses kandidasi yang telah terjadi dalam Pilkada 2024 dinilai sangat jauh dari prinsip-prinsip demokrasi.
Baca SelengkapnyaWacana itu disebut-sebut akan dilakukan koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang mengusung Ridwan Kamil sebagai Cagub Jakarta.
Baca Selengkapnya