Wasekjen Golkar Minta Setop Bangun Narasi Sesat dan Berhalusinasi Demokrasi
Merdeka.com - Kekecewaan yang dialami sebagian faksi di Partai Golkar atas rekomendasi Munas pada 4-6 Desember di Jakarta nanti berlangsung musyawarah mufakat tak dimungkiri. Namun sesuai mekanisme yang ada di partai beringin itu maka pemilihan dengan cara musyawarah mufakat bisa terjadi.
"Di dalam Ad/Art Golkar jelas sekali tertulis bahwa Calon Ketua Umum harus memenuhi syarat 30 persen dukungan. Di mana proses pemilihan Ketua Umum harus melalui tiga tahap yaitu Penjaringan, Pencalonan baru setelah itu Pemilihan," ujar Wakil Sekjen DPP Golkar Maman Abdurahman dalam keterangannya, Minggu (17/11).
Menurut Maman, anggapan pemilihan dengan musyawarah mufakat dan aklamasi akan membawa Golkar ke era kegelapan berlebihan. Sebab dia melihat kader Golkar di seluruh Indonesia tak mempermasalahkan tersebut.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Bagaimana Golkar dapat mengonsolidasikan suara? “Rata-rata kami mempunyai 5 juta kader, jadi kalau dikalikan 10 saja, bisa menghitung, paling tidak ada 50 juta suara yang bisa kami konsolidasikan dari Hasta Karya ini,“ Diketahui, Partai Golkar memiliki sepuluh ormas.
-
Kenapa Golkar ingin solid? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Bagaimana Golkar berperan? Pertemuan KTT ke-26 ASEAN-RRT menyepakati pentingnya penguatan kerjasama regional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) 3.0 dan implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
"Jadi saya pikir tidak perlu membangun narasi narasi sesat. Saya khawatir nanti sesat sendiri. Kita ikuti saja mekanisme yang ada di internal partai. Bahwa ada aspirasi mendorong Pemilihan dengan Musyawarah Mufakat wajib kita hormati dan tampung karena itu usulan dari arus bawah seluruh Indonesia dan Organisasi Kino Partai serta Sayap Partai,” ungkap Maman.
Ia juga menilai kekecewaan terkait usulan Rapimnas Golkar lalu, jangan sampai membuat kubu yang ingin memaksakan voting menjadi frustasi. Dia mengatakan, cara seperti itu sudah tak layak.
"Halusinasi pikiran Bung Viktus terkait kekecewaan dengan Era Orde baru dulu, jangan dibawa-bawa lagi. Sekarang sudah Era 4.0. Lagi pula tidak semua yang ada di era Orde Baru itu jelek. Oleh karena itu yang baik mari kita pertahankan dan yang buruk kita perbaiki," tutur Maman.
Maman juga menyatakan dorongan musyawarah mufakat yang menggema di Rapimnas adalah bagian dari evaluasi dan proses perjalanan panjang. Maman beranggapan munculnya Aspirasi dari seluruh kader Golkar agar Munas diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat harus dihargai. Namun hal itu tetap harus melalui mekanisme yang ada.
"Jadi saya pikir kita harus upayakan agar ini terwujud. Kalau ada yang tidak setuju musyawarah mufakat justru patut dipertanyakan itu," tutup Maman.
Kubu Bamsoet Rapimnas Nilai Janggal
Sebelumnya juru bicara Bambang Soesatyo, Viktus Murin menyebut jika cara pemilihan dengan musyawarah mufakat dan aklamasi akan membawa Golkar ke era kegelapan. Menurut dia, Menurutnya, Rapimnas berjalan prematur.
"Yang seharusnya bahas persiapan munas telah disetting dalam tanda petik seolah-olah sebagai munas yang prematur ini sesuatu yang bahayakan soliditas para anggota," ujarnya.
Menurutnya, pandangan DPD I soal pemilihan ketua umum Golkar harusnya disampaikan di forum Munas. Sehingga, dukungan mayoritas DPD I semalam untuk Airlangga tidak mencerminkan suara prioritas.
"Yang pasti pandangan umum dukung mendukung tadi malam di rapimnas yang seharusnya itu disampaikan di munas tetapi sudah lebih dulu prematur," ujar dia.
"Bagi kami tidak mencerminkan suara prioritas lebih dari 500 pemilik suara dari DPD II jadi suara DPD provinsi dari 34 provinsi belum representasikan kemajemukan aspirasi yang ada dalam Golkar," tandasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK mengatakan, apabila Golkar pecah, tidak akan bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaMunaslub Golkar dilakukan oleh Faksi Kecil yang bermain di tikungan terakhir jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaAkbar meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai.
Baca SelengkapnyaJK sebut Golkar telat dalam menentukan arah koalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menegaskan, tidak ada dorongan Munaslub oleh Dewan Pakar Golkar.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar.
Baca SelengkapnyaPolitikus yang akrab disapa Bamsoet ini menegaskan tidak ada wacana Munaslub untuk mengubah keputusan soal pencapresan.
Baca SelengkapnyaDia menyebut, jika isu Munaslub sering terjadi di Partai Golkar menjelang penyelenggaraan Pemilu.
Baca SelengkapnyaJelang diskusi GMPG yang digelar di Restoran Pulau Dua Senayan, Jakarta Pusat, diwarnai kericuhan oleh belasan orang yang mengaku dari AMPG.
Baca SelengkapnyaDalam konferensi pers, Idrus mendesak Airlangga segera melepas jabatannya sebagai ketua umum DPP Partai Golkar
Baca SelengkapnyaWaketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.
Baca SelengkapnyaSeluruh kader Partai Golkar sudah menyerahkan keputusan di Pilpres 2024 kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya