Dialog Kebijakan: Pembiayaan Inovatif untuk Perluas Akses layanan Kesehatan

Merdeka.com - Kaukus Kesehatan DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan menggelar acara dialog kebijakan tentang "Pembiayaan Inovatif untuk Mencapai Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) Berkelanjutan di Indonesia". Acara ini ingin mempelajari sejumlah praktik terbaik internasional tentang pembiayaan inovatif di sektor kesehatan di Jakarta, baru-baru ini, dan didukung PT Johnson & Johnson Indonesia.

Dialog kebijakan ini dibuka oleh Ketua Kaukus Kesehatan DPR RI dr H Suir Syam, M.Kes, MMR, dengan keynote speech dr H Mohammad Subuh, MPPM, mewakili menteri kesehatan. Sejumlah pembicara internasional diundang seperti Mervin Teo, Vice President Quadria Capital Investment Management (Singapura); Dr Prabu Thiruppathy, Ketua Kois Caring Financing (India); Dr Maureen Lewis, CEO dan Co-Founder Aceso Global (AS); dan Dr Somil Nagpal, Lead Health Specialist World Bank Indonesia.

Sawan Malik, Presiden Direktur PT Johnson & Johnson Indonesia, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kemitraan pemerintah dan perusahaan. Di Johnson & Johnson, kami bekerja sama dan bermitra dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kami dapat mengembangkan dan memberikan solusi terintegrasi serta berbasis bukti untuk perawatan kesehatan. Keberlanjutan adalah perhatian utama untuk membantu mencapai tujuan kesehatan nasional di Indonesia. Karena kami percaya bahwa sektor swasta dapat menjadi akselerator pembiayaan dan implementasi cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).

"Kami senang bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung dialog kebijakan ini. Kami mendukung pemerintah Indonesia dalam upaya mencapai tujuan kesehatan nasional dan memahami bahwa hal ini akan membutuhkan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, termasuk para donor, organisasi nirlaba, sektor swasta, dan publik,” ujar Sawan dalam keterangan resminya, baru-baru ini.

Pembiayaan inovatif perluas akses layanan kesehatan

2019 Merdeka.com

Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) tetap menjadi tantangan bagi banyak negara di seluruh dunia. Saat ini, setengah dari populasi dunia bahkan tidak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan dasar.

Pencapaian atas UHC juga merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang menunjukkan kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Di Indonesia, biaya untuk mencapai UHC meningkat secara bertahap seiring berjalannya waktu yang akan menjadi beban bagi anggaran pemerintah di masa mendatang. Menjangkau semua pihak di sektor informal untuk bergabung dengan JKN (untuk UHC) melalui pemberian subsidi secara penuh atas premi, akan sangat mahal bagi anggaran pemerintah. Dan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular dan kronis akan menantang kemampuan pemerintah untuk menyediakan semua layanan kesehatan bagi setiap orang.

Perlu dicatat, dalam beberapa pertemuan dan dengar pendapat dengan pemerintah, Komisi IX DPR RI telah menyerukan opsi untuk mengatasi defisit yang membengkak dari Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) di Indonesia, termasuk merekomendasikan pemerintah untuk mempertimbangkan dan menilai penggunaan model pembiayaan inovatif. Hal ini sejalan dengan upaya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam mencari metode pembiayaan inovatif untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kabinet Indonesia Kerja, Bambang Brodjonegoro, dalam Konferensi Tahunan SDGs 2019 mengatakan prioritas utama adalah termasuk bagaimana membiayai SDGs dan dengan sejumlah tujuan khusus yang berkaitan dengan pencapaian cakupan kesehatan semesta (UHC), merupakan area kunci untuk dikembangkan terkait penggunaan berbagai metode pembiayaan inovatif, termasuk partisipasi sektor swasta dan non-pemerintah.

Sektor swasta memiliki potensi unutk menjadi akselerator pembiayaan dan implementasi UHC dan SDGs yang berkelanjutan, bilamana dikoordinasikan dengan sejumlah tujuan kesehatan nasional. Kedepannya, perhatian pemerintah pada berbagai skema pembiayaan inovatif dan pengembangan praktik-praktik terbaik juga diperlukan untuk mengutamakan keterlibatan sektor swasta dalam implementasi UHC dan SDGs.

Program jaminan kesehatan di Indonesia merupakan program utama pemerintah yang mendorong kemajuan menuju cakupan kesehatan semesta (UHC).

Program jaminan kesehatan di Indonesia yang dikenal sebagai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diluncurkan pada Januari 2014 dan dikelola oleh BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan). Dengan 222 juta orang peserta JKN-KIS5, program ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia. (mdk/sya)