Kemenkes Sebut eHAC dalam Aplikasi PeduliLindungi Aman
Merdeka.com - Ramai dikabarkan jika ada kebocoran data dari aplikasi eHAC (Electronic Health Alert Card) versi lama dalam aplikasi PeduliLindungi. Hal ini dibantah Kementerian Kesehatan.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI Anas Ma'ruf menyampaikan, dugaan kebocoran tak terkait aplikasi eHAC yang berada di dalam PeduliLindungi. Diketahui, eHAC yang lama sudah tidak dipergunakan sejak 2 Juli 2021.
Sekarang, eHAC yg digunakan di dalam aplikasi PeduliLindungi. Server infrastruktunya ada di Pusat Data Nasional dan terjamin keamanannya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan dilindungi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)," ujar Anas saat memberikan keterangan pers Penggunaan eHAC Melalui Peduli Lindungi pada Selasa, 31 Agustus 2021.
-
Siapa yang tangani isu hoaks di Kominfo? Tim AIS Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 2.357 isu hoaks dalam kategori kesehatan.
-
Apa isi hoaks tentang Kominfo? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Siapa yang diduga sebagai sumber kebocoran data PDN? 'Kpd Yth @meutya_hafid pimpinan Komisi 1 DPR, kami mendapatkan data telak nan luar biasa bahwa kebocoran PDN diduga kuat berasal dari orang dalam sejak 11 Oktober 2022. Nama'y: Dicky Prasetya Atmaja. Dia bekerja di LintasArta. Dialah saksi mahkota, kok bisa? Thread! (``,)' tulisnya.
-
Bagaimana Kominfo tangani isu hoaks? Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atas konten yang teridentifikasi sebagai isu hoaks. Pemutusan akses ditujukan agar konten hoaks tidak tersebar luas dan merugikan masyarakat.
-
Bagaimana cek fakta hoaks Anies? Penelusuran dilakukan menggunakan Google Lens. Hasilnya ada beberapa foto yang identik dengan unggahan Anies diklaim memakan baju berlogo PDIP.
-
Apa isi hoaks yang beredar? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
"Ini satu paket dengan seluruh informasi terkait pengendalian COVID-19. Maka, seluruh sistem akan dipindahkan ke Pusat Data Nasional." terangnya.
Hapus aplikasi eHAC yang lama
Pemerintah meminta masyarakat untuk mengunduh aplikasi PeduliLindungi dan memanfaatkan fitur eHAC untuk perjalanan. Fitur eHAC kini termasuk bagian terintegarasi dalam sistem PeduliLindungi.
"Kami meminta kepada masyarakat untuk menghapus, menghilangkan atau uninstal aplikasi eHAC yang lama," ucap Anas Ma'ruf.
Saat ini, tengah dilakukan investigasi terkait dugaan kebocoran data eHAC lama. Dugaan kebocoran dari pihak mitra.
"Soal ini sudah diketahui Pemerintah. Pemerintah sudah lakukan pencegahan serta melakukan upaya lebih lanjut dengan Kominfo dan pihak berwajib," lanjut Anas.
Sumber: Liputan6.comReporter: Fitri Haryanti Harsono (mdk/dzm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurutnya, serangan terhadap PDNS 2 merupakan pelajaran yang berharga bagi semua pemangku kepentingan dalam mengelola sistem digital.
Baca SelengkapnyaAHY berharap semua pihak di Kementerian setelah ini benar-benar membuat benteng keamanan yang kokoh. Sehingga tidak lagi ada kasus peretasan
Baca SelengkapnyaIa mengingatkan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar
Baca SelengkapnyaMensos Risma memberikan respons terkait kabar DTKS usai PDN diretas hacker.
Baca SelengkapnyaKemenhub mengklaim sentral data kementeriannya selama ini berada di Pusat Data Informasi.
Baca SelengkapnyaAnies lalu membeberkan keberhasilan dirinya memimpin Jakarta dengan membuat aplikasi Jakarta Kini atau JAKI.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku sudah menganalisis data NPWP yang diduga bocor.
Baca SelengkapnyaTito memastikan data yang diserahkan kepada KPU aman dan dalam bentuk dokumen digital dan terperinci setiap kabupaten dan kota.
Baca SelengkapnyaBudi Ari sempat diberondong pertanyaan namun enggan meladeni.
Baca SelengkapnyaData log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan mengklarifikasi isu dugaan kerugian sebesar Rp20 triliun dalam penyelenggaraan Program JKN.
Baca SelengkapnyaBPJS Ketenagakerjaan membantah tejadi kebocoran data seperti beredar lewat akun media sosial X @FalconFeedsio.
Baca Selengkapnya