Pengamat soal Starlink: Bagus, Ada Kerja Sama dengan Operator Indonesia

Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah memberikan Hak Labuh Satelit Starlink kepada Telkomsat. Hak Labuh Satelit tersebut hanya berlaku untuk layanan backhaul dalam penyelenggaraan jaringan tetap tertutup Telkomsat.

Ridwan Effendi menilai, pola kerja sama dengan operator di dalam negeri adalah keputusan yang tepat. Pengamat telekomunikasi dari ITB ini pun melanjutkan, selain ada pembagian kue bisnis yang jelas dengan penyelenggara nasional, pemerintah juga bisa menarik pajak.

"Saya pikir bagus ya, pemilik satelit bekerjasama dengan operator di dalam negeri untuk menjalankan bisnisnya, sehingga ada pembagian kue dengan penyelenggara nasional. Lebih jauh lagi pemerintah bisa mendapatkan pajak dari jualan kapasitas satelit tersebut, yang tidak akan didapat kalau Starlink sebagai penyelenggara asing berbisnis langsung di Indonesia," ungkap Ridwan kepada Merdeka.com, Senin (13/6).

Sebelumnya, Juru Bicara Kemkominfo, Dedy Permadi mengatakan, layanan satelit Starlink hanya dapat beroperasi jika pembangunan Gateway Station - Teresterial Component untuk menerima layanan kapasitas Satelit Starlink serta pengurusan Izin Stasiun Radio (ISR) Satelit Starlink telah dirampungkan oleh Telkomsat.

"Sebagai pemegang eksklusif atas Hak Labuh Satelit Starlink maka Telkomsat berhak mendapatkan layanan backhaul satelit," ujar dia dalam keterangan persnya.

Backhaul adalah teknologi yang memfasilitasi perpindahan data dari satu infrastruktur telekomunikasi ke telekomunikasi lainnya. Teknologi ini dapat digunakan untuk mendukung penyediaan layanan broadband internet terutama selular 4G, terutama di daerah rural yang belum tersambung secara langsung dengan kabel serat optik.

Operasional pemanfaatan layanan Starlink oleh Telkomsat wajib tunduk pada regulasi yang berlaku, termasuk pemenuhan kewajiban hak labuh. Izin hak labuh akan dievaluasi setiap tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.