2 Tahun Jokowi-JK, program energi terbarukan jalan di tempat

Merdeka.com - Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Faby Tumiwa mengatakan 2 tahun masa pemerintahan Jokowi-JK, program energi baru terbarukan (EBT) masih belum terlihat perkembangannya. Bahkan, program yang dicanangkan masih terasa sulit untuk terealisasi.

Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) pemerintah mendorong bauran energi primer sebesar 23 persen‎ untuk energi terbarukan pada tahun 2025 mendatang. Jumlah itu berarti 3 kali lipat dari proporsi energi terbarukan yang saat ini dimiliki.‎

"Kalau kita lihat di pemerintahan Jokowi EBT itu tidak berkembang. Kalau mengikuti target tersebut, pada 2019 nanti paling tidak dari 45 GW, sekarang sudah ada 9 GW, idealnya sampe 2019 nanti ada tambahan 16 GW lagi itu dari EBT. Sayangnya, 2 tahun pak Jokowi jalan di tempat," ujarnya di Jakarta, Jumat (21/10).

Dikatakan Fabby, jalan ditempatnya perkembangan pembangkit listrik tenaga EBT karena tidak adanya proyek-proyek besar. Hal ini semakin diperparah karena pihak swasta tidak dilibatkan dalam proyek pengembangan EBT.

"Kita tidak lihat tidak ada proyek besar. Kalaupun ada yang sebagian besar dikembangkan kementerian ESDM," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah paling tidak hingga 2018 mendatang harus bisa mencapai tambahan EBT sebesar 16 GW. Hal ini perlu dilakukan agar dapat memenuhi target RUPTL PLN yang dinilai lebih realistis dalam pencapaian pembangkit listrik EBT sebesar 22 GW pada 2025.

"‎Kalau kita lihat target ini paling tidak ada kapasitas pembangkit 3,5 GW. Kalau kita lihat RUPTL PLN target 45 GW tidak tercermin. Karena dalam RUPTL itu hanya 22 GW. Jadi dalam RUPTL PLN hanya 2/3 dari rencana RUEN yang bisa terpenuhi. Kalau diliat progress tidak banyak. Menurut saya ini sebuah warning yang saya kira presiden harus memberi perhatian lebih untuk di akselerasi," pungkasnya.