2017, Program sertifikasi tanah banyak didanai pemerintah daerah

Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil menyatakan anggaran yang diberikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 cukup untuk membiayai seluruh program yang disusun kementeriannya.

Menurutnya, hal ini dikarenakan adanya bantuan pemerintah daerah untuk mendanai program-program pembangunan. Selain itu, beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan pada 2017 tidak butuh dana fantastis.

"Salah satu program kebijakan percepatan legislasi tanah di Indonesia yang akan berlangsung dari 2017-2019 akan didominasi dana Pemerintah Daerah. Lagipula asal kan masyarakat juga mau bayar sertifikasi tanah dengan cepat. Kami tidak akan butuh pengeluaran banyak," ungkap Sofyan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Jakarta, Sabtu (24/9).

Menurutnya, salah satu yang menjadi hambatan utama dalam sertifikasi tanah adalah banyaknya mafia tanah dan pemberlakuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Saat ini pemerintah DKI Jakarta, sudah menghapuskan peraturan pembayaran BPHTB bagi bangunan dan luas tanah yang harganya di bawah Rp 1 miliar, nah untuk yang belum bisa BPHTB ini juga bisa utang dulu, jadi saat sertifikasi jadi, BPHTB tertuliskan utang, kalau bangunan mau dijual baru, harus bayar lunas," ungkapnya.

Dengan demikian, pihaknya akan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah terkait perluasan sertifikasi tanah, yang akan dilakukan di Jakarta, Surabaya dan Batam.

"Saya bukannya hanya ingin mengajak tiga wilayah itu, namun dari daerah yang kita ajak, merekalah yang siap bergabung. Untuk dana, Pemerintah Surabaya, Risma akan mengeluarkan APBD-nya untuk percepatan ini, jadi kami tidak akan banyak keluarkan dana," pungkas Sofyan.