4 Beda program Prabowo vs Jokowi dalam debat pamungkas

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai menggelar debat calon presiden dan calon wakil presiden sekaligus menutup masa kampanye dua pasangan yang akan bertarung pada 9 Juli nanti.

Dalam debat terakhir dengan tema, pangan, energi dan lingkungan semalam, para capres dan cawapres memaparkan visi dan misinya serta langkah yang akan diambil dalam masa pemerintahannya.

Di akhir debat, capres Prabowo Subianto kembali berjanji untuk bekerja keras demi kesejahteraan, kemakmuran, dan kedaulatan bangsa. Selain itu, ingin membangun Indonesia sebagai bangsa terhormat, berdiri di atas kaki sendiri, produktif, tidak hanya membeli barang dari bangsa lain, tetapi juga mampu menjual barang produksinya sendiri kepada negara lain.

Sedangkan Joko Widodo (Jokowi) di akhir debat menegaskan Indonesia punya masalah, tetapi punya solusinya. Selama ini, yang menghalangi adalah kelompok kepentingan, mafia. "Kami ingin hadir bawa terobosan. Bawa langkah-langkah nyata," katanya.

Lantas, apa yang bisa dibedakan dari debat yang digelar KPU, Sabtu (6/7) antara Prabowo - Hatta dan Jokowi - Jusuf Kalla? berikut paparannya.

Cetak 2 juta vs 1 juta

Dalam ketahanan pangan, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menargetkan pencetakan lahan pertanian anyar seluas 2 juta hektar. Perluasan tersebut, untuk mengantisipasi defisit lahan pertanian yang diklaim kubu Prabowo mencapai 730 ribu hektar di 2015.Selain itu, Prabowo menjanjikan perbaikan irigasi, penambahan bendungan dan lainnya. Pihaknya akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. "Ini usaha besar, kami siap melaksanakan," katanya.Sedangkan pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla, menargetkan membuka lahan sebanyak 1 juta hektar. Pembukaan lahan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan faktor penunjang lainnya. Bagi Jokowi - JK, bukan jumlah area yang harus banyak, tetapi keberadaan air harus menjadi perhatian. Sehingga tidak ada kegagalan program."Irigasi yang masuk ke sawah yang ingin kita bangun. Bukan sekadar membuat sawahnya saja. Kita tidak ingin ada kegagalan seperti hutan sudah ditebang tetapi sawahnya tidak dikerjakan karena tidak ada airnya. Dengan penghitungan yang tepat kesejahteraan petani akan meningkat," katanya.

Pendidikan lingkungan vs one map policy

Di bidang lingkungan hidup, capres Prabowo mengaku kerusakan lingkungan karena setiap tahun Indonesia menerima 5 juta tambahan masyarakat anyar, yang artinya harus disiapkan makan dan fasilitas yang dibutuhkan.Kondisi tersebut, harus dijawab dengan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja. Menurut Prabowo, strateginya adalah strategi banyak jalur sekaligus dengan pendidikan. "Kita bisa menanamkan pengertian dari rakyat kita hubungan dari pembangunan ekonomi dan butuhnya kita menjaga lingkungan kita." katanya.Sementara Jokowi menegaskan permasalahan kerusakan lingkungan terutama hutan harus dikelola dengan serius melalui pembuatan one map policy. Dengan adanya one map policy, akan membuat arah kebijakan kehutanan akan semakin jelas."Ada hutan lindung, hutan alam, hutan produksi, dan hutan yang bisa dikonversi. Tapi kita tidak punya kebijakan satu peta (one map policy). Kalau ini tidak kita selesaikan hutan kita akan sedikit demi sedikit atau banyak akan mulai digerus oleh kepentingan-kepentingan. Mungkin di dalam peta terpaut satu centimeter, tapi di aslinya berhektar-hektar hutan. Dengan one map policy bisa diselesaikan," ungkap Jokowi.

Pupuk spesifik vs pasar petani

Dalam peningkatan produksi pangan nasional, Prabowo menjanjikan adanya pupuk yang spesifik untuk komoditas tertentu. Misalnya, untuk jagung, beras, ubi dan sebagainya. Dengan pupuk spesifik produktivitas akan naik 41 persen."Strategi kami nanti adalah memperbaiki jenis pupuk yang saat ini sangat ketinggalan, kita perlu pupuk majemuk yang spesifik, sebagian petani kita sudah pakai pupuk majemuk tetapi masih yang umum," kata Prabowo.Sementara itu, Pasangan Jokowi - JK, mengaku ingin fokus pada pengolahan industri hilir di pertanian. Sehingga pangan hasil petani Indonesia bisa punya daya saing. "Setiap ekspor untuk menambah nilai tambah yang baik adalah melalui pengolahan. Contohnya sawit misalnya. Industri hilir dari seluruh pertanian harus dikembangkan dengan baik," ujar JK.Menurutnya, Indonesia sebagai negara agraris yang dibutuhkan adalah nilai tambahnya dalam bentuk pengolahan dan pasar yang baik. Ini agar pendapatan rakyat menjadi lebih besar. "Yang harus dilihat pasarnya. Kalau ingin ekspor itu yang utama. Kalau memang pasarnya ada baru bisa berproduksi," kata Jokowi.

Impor sapi vs peternakan terpadu petani

Calon wakil presiden Hatta Rajasa menyebutkan konsumsi daging sapi di Indonesia saat ini masih rendah, walaupun ada peningkatan menjadi 2,2 kilogram per kapita. Oleh karena itu, menurutnya, impor masih diperlukan."Impor ini awalnya memang mahal, ini buat rangsangan untuk meningkatkan populasi sapi hingga akhirnya kita stok dulu impor," katanya.Sementara itu, Jokowi juga memaparkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memenuhi pasokan daging sapi. Dalam strategi jangka panjang, desa memerlukan sapi bangkalan. Tetapi harus terpusat dalam satu kandang, agar bisa di cek dan dikontrol."Pertanian ikut program ini, kita dapat pupuk dari sana. kita mendapatkan energi kotoran sapi dari kandang, ketiga jangka panjang stok sapi hidup sewaktu-waktu dipakai mensuplai daging sapi," katanya. Dalam 5 sampai 6 tahun, Jokowi berjanji menyelesaikan masalah tingginya harga daging sapi. (mdk/gib)