5 Strategi pemerintah tingkatkan kualitas SDM dalam keterbatasan

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu dari menteri-menteri keuangan dari 27 negara pengadopsi awal sumber daya manusia (SDM) dalam diskusi Human Capital Early Adopters Ministerial Workshop dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 di Bali.

Dalam acara tersebut, dia memaparkan lima hal yang menjadi perhatian khusus pemerintah, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (human capital) dengan sumber daya terbatas.

"Ada lima hal, pemerintah mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan, meningkatkan kualitas guru, manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik, pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri 4.0, teknologi informasi, dan partisipasi sektor swasta," kata Sri Mulyani melalui keterangan resminya, Rabu (10/10).

Sri Mulyani menjelaskan, SDM adalah landasan untuk kesejahteraan dan kunci penggerak high-income growth. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas human capital, yang meliputi kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan kesetaraan gender, dalam beberapa kebijakan strategis, antara lain; bidang pendidikan, pemerintah percaya bahwa masyarakat teredukasi akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi.

Edukasi akan membuat mereka dapat meningkatkan potensi pendapatan dan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan kalangan menengah. Karena itu, pemerintah juga telah mengalokasikan 20 persen dari APBN 2018 di bidang pendidikan yaitu sebesar Rp 444 triliun.

Sedangkan di bidang kesehatan, pemerintah telah mengalokasikan lima persen dari keseluruhan APBN untuk sektor kesehatan. Untuk tahun 2019 akan dianggarkan Rp 122 triliun untuk layanan kesehatan, menurunkan stunting dan menjalankan keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada akhir September 2018, JKN telah mencakup 203,28 juta penduduk atau 85 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Meski demikian, dalam pengembangan kualitas tersebut penuh tantangan, antara lain bagaimana meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas guru di kota yang tidak setara dengan di desa, mempersiapkan jenis pendidikan vokasi yang dibutuhkan oleh industri di masa depan, dan keadaan di Indonesia, dimana hampir semua sekolah negeri gratis, tetapi kualitasnya tidak sama dengan sekolah swasta.

"Indonesia siap berkontribusi dan bekerjasama, karena Indonesia memiliki pengalaman berharga dalam investasi human capital. Indonesia akan berkontrbusi dalam kemitraan global melalui kerjasama Selatan-Selatan dan program kerjasama Triangular," imbuhnya.

Dalam menghadapi isu pembangunan digital, pemerintah memperkenalkan beberapa kebijakan strategis yaitu meningkatkan kurikulum pendidikan dan meningkatkan kompetensi pekerja, kedua meningkatkan kompetensi melalui pelatihan vokasi dan program magang, dan ketiga, meningkatkan kualifikasi, kebutuhan dan pelaksanaan sertifikasi profesi di seluruh institusi di seluruh negeri.