Ada dana Rp 120 T di 2018, desa diarahkan bangun embung hingga BUMDes

Merdeka.com - Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018, pemerintah berencana mengalokasikan dana desa sebesar Rp 120 triliun. Angka tersebut naik dua kali lipat dari besaran dana desa yang dikucurkan pada 2017 sebesar Rp 60 triliun.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan melalui dana desa sebesar Rp 120 triliun, pihaknya akan mengerjakan setidaknya empat program prioritas. Perangkat desa nantinya akan diarahkan untuk benar-benar mengalokasikan dana tersebut untuk pelaksanaan program ini.

"Dana desa untuk tahun 2018, dinaikkan menjadi dua kali lipat menjadi sebesar Rp 120 triliun. Dengan dana ini kita akan menetapkan ada empat program prioritas yang harus dilaksanakan oleh perangkat desa dengan menggunakan dana desa," ujar Eko di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Sabtu (19/8).

Adapun keempat program prioritas tersebut, yakni pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menentukan Produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades), pembangunan embung desa, dan pembangunan sarana olahraga.

"Keempat program prioritas tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat perdesaan. Setelah pada 2016 lalu Dana Desa difokuskan pada pembangunan infrastruktur," jelasnya.

Dalam mengakomodir dan membina BUMDes di seluruh Indonesia, pemerintah telah meluncurkan PT Mitra BUMDes Nusantara (MBN) yang merupakan hasil kerja sama antara Kemendes PDTT dengan Kementerian BUMN. Pembentukan holding BUMDes tersebut diyakini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

"Kita menggandeng beberapa BUMN untuk turut serta membangun desa. Diantaranya melalui BULOG, BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN. Kita harapkan holding BUMDes ini mampu tingkatkan ekonomi masyarakat," jelasnya.

Sedangkan terkait Prukades setiap desa akan focus pada satu produk saja, sehingga dapat mempercepat proses klasterisasi desa. Jika sebuah desa sudah menetapkan Prukades, maka pemerintah akan membantu menjembatani antara desa langsung dengan para investor.

"Lalu kita juga akan memprioritaskan pembangunan embung disetiap desa. Karena selama ini masalahnya didesa mereka tidak punya embung. Jadi sulit untuk memperoleh air saat akan menanam tanaman. Nanti untuk ini kita akan bekerja sama dengan beberapa kementerian yang lain," pungkasnya.