Ada Perusahaan Sudah Beli Tanah Tak Jadi Investasi di RI karena Tak Ada Kepastian Harga Gas, Total Nilai Rp300 Triliun

Kemenperin bersama dengan para pengembang kawasan industri lantas melaporkan itu kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali mengusulkan agar harga gas bumi tertentu (HGBT) atau harga gas bumi murah untuk industri bisa lebih diperluas. Khususnya untuk bisa diterapkan di kawasan industri secara menyeluruh. 

Sekretaris Jenderal Kemenperin, Eko SA Cahyanto mengatakan, usulan itu didorong oleh 'melayangnya' potensi investasi di kawasan industri senilai Rp300 triliun, imbas tak ada kepastian soal kelanjutan harga gas bumi murah.

Kemenperin bersama dengan para pengembang kawasan industri lantas melaporkan itu kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam sebuah rapat koordinasi (rakor). 

"Ada Rp300 triliun investasi yang sudah masuk, bahkan sudah beli tanah, membatalkan untuk melanjutkan pembangunan pabriknya. Nilainya sekitar Rp300 triliun, sayang sekali," kata Eko dalam Dialog Nasional 2025 bersama Himpunan Kawasan Industri (HKI) di Kantor Kemenperin, Jakarta, Kamis (6/2).

"Gas ini yang men-drive demand-nya. Ketika ada gasnya, berarti banyak tuh yang datang (investasi). Kita percaya itu. Makanya banyak sekali yang enggak jadi investasi gara-gara kelamaan nunggu gasnya," dia menambahkan. 

Selain itu, Eko juga menciduk adanya perbedaan harga dari yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dengan harga gas dalam kontrak antara pihak pemasok dan industri penerima. 

"Saya sudah sampaikan, bahwa ada deviasi harga gas yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri ESDM, dengan harga gas yang terkontrak antara penyuplainya dengan teman-teman industri. Deviasinya cukup tinggi, cukup lebar," ungkapnya. 

Sebagai bentuk insentif, Kemenperin usul agar HGBT bisa diperluas dari 7 sektor industri penerima. Adapun ketujuh sektor yang mendapat pasokan harga gas murah, yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

"Kita masih berupaya, masih terus membahas mengenai bagaimana kawasan industri bisa mendapatkan HGBT. Bukan hanya terbatas pada 7 sektor saja, tapi seluruh tenant yang ada di kawasan industri," pinta Eko. 

Usul Menperin Agus Gumiwang

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita telah usul adanya perluasan program HGBT diberikan ke semua sektor industri. Tujuannya, untuk meningkatkan daya saing produk industri nasional.

"Saya sih minta perluasan, karena itu yang kita (Kementerian Perindustrian) inginkan, karena dari harga gas itu jadi kunci bagi daya saing produk industri kita,” ujar Agus Gumiwang dalam lawatannya di Istana Negara, Jakarta pada 19 Februari 2024 silam. 

Agus mengatakan, pihaknya mengusulkan perluasan Program HGBT ke seluruh sektor. Menurutnya, tujuh sektor penerima Program HGBT saat ini (pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, sarung tangan karet) merupakan strategi awal.

"Karena pada dasarnya kan kenapa tujuh, itu strategi di awalnya. Tapi Kemenperin kan membina semua industri bukan cuma tujuh sektor saja. Maka kami usulkan seluruh industri yang butuh gas itu bisa menikmati kebijakan HGBT, dan sudah kita hitung kebutuhan nasional cuma 30 persen dari total output dari gas nasional,” jelasnya.

Respons Dirjen Migas

Menerima usulan itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM terdahulu, Tutuka Ariadji menilai wacana perluasan HGBT harus dikaji dengan seksama. Pasalnya, itu menyangkut soal penerimaan negara. 

"Kan kita tidak bisa sampai negara minus. Paling bisa harganya HGBT itu turun sampai bagian negara itu minim atau tidak ada, baru kita bisa turunkan," ujar Tutuka di Kantor Lemigas Jakarta, Selasa (20/2).

"Kalau bisa negara sampai negatif itu enggak bisa. Jadi kalau permintaan itu ya kita harus dievaluasi betul, kayaknya itu kita harus hati-hati betul," tegas dia. 

Alhasil, Tutuka menekankan, usul perluasan penerima gas murah jadi sesuatu yang belum bisa diimplementasikan saat ini. Sebab, pasokan gas diperkirakan belum bisa mencukupi jika kebijakan itu dilaksanakan. 

"Kalau semuanya itu sampai saat ini kita belum bisa menghitung itu bisa dipenuhi. Jadi kita harus betul-betul melihat kalau sumbernya udah banyak mungkin ya," ungkap dia. 

"Sumbernya kan kita belum banyak. Kalau sampai tahun 2030 mungkin kita udah cukup banyak. Tapi kan kita saat ini jumlahnya terbatas," kata Tutuka.