Airlangga Sebut Surplus Neraca Perdagangan Oktober 2019 Melebihi Ekspektasi

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, surplus neraca perdagangan Oktober 2019 sebesar USD 161,3 juta melebihi ekspektasi yang diperkirakan banyak pengamat.

"Realisasi nilai ekspor pada Oktober 2019 melebihi ekspektasi yang diperkirakan banyak pengamat," kata Airlangga melalui keterangan resminya, Jumat (15/11).

Dia menjelaskan, pencapaian ini mengindikasikan program yang telah dicanangkan pemerintah telah berhasil. "Pencapaian ini mengindikasikan berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah berada pada arah yang benar," imbuhnya.

Meski begitu, pemerintah akan terus menggenjot ekspor dan menurunkan impor agar bisa menekan defisit neraca perdagangan. Salah satunya dari sisi kemudahan dan penyederhanaan proses perizinan dan investasi melalui Omnibus Law.

"Berbagai langkah yang sedang dan akan diambil pemerintah Indonesia saat ini diharapkan dapat menurunkan angka impor ke depan, di antaranya pemberlakuan Mandatori B30," jelasnya.

Dia menjelaskan, pada November 2019 ini akan mulai dilakukan uji coba (trial) penggunaan B30 di sektor transportasi. Hasil road test sementara kendaraan bermesin diesel yang akan difinalisasi dalam waktu dekat menunjukkan bahwa bahan bakar (B20 dan B30) telah memenuhi spesifikasi parameter short test, yakni kadar FAME, kadar air, viskositas, densitas, angka asam.

Selain itu, penggunaan B20 dan B30 tidak memperlihatkan perbedaan dampak yang signifikan terhadap daya kendaraan. "Maka, pada saat implementasi Mandatori B30 dilaksanakan secara formal pada 1 Januari 2020, diproyeksikan akan terjadi penghematan devisa sebesar USD4,8 miliar sepanjang 2020," tutur Airlangga.

Langkah lain yang akan dilakukan pemerintah dalam upaya menekan impor dan penghematan devisa antara lain revitalisasi Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) untuk mensubstitusi produk impor petrokimia, pengembangan program gasifikasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) sebagai upaya substitusi Liquified Petroleum Gas (LPG), dan pengembangan green refinery.

"Ini merupakan bagian dari Quick Wins pemerintah dalam upaya memperkuat neraca perdagangan Indonesia," tandasnya.

Omnibus Law Masuk Prolegnas

Pemerintah mendorong kebijakan Omnibus Law atau penyederhanaan perizinan akan masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas 2020). Saat ini, naskah akademis Omnibus Law telah diselesaikan.

"Pemerintah akan melanjutkan koordinasi agar di bulan Desember 2019 draft dan naskah akademik bisa diselesaikan. Saat ini naskah akademik sudah selesai. Dan kontennya tadi sudah sebagian besar disepakati dalam rapat," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11).

Dia menjelaskan Omnibus Law ini akan membahas ekosistem penyederhanaan perizinan dan investasi. Di sini juga akan dimasukkan terkait kemudahan berusaha, terkait juga dorongan untuk riset dan inovasi. Termasuk di dalamnya bagaimana membuat inovasi menjadi bagian daripada peningkatan daya saing.

"Dalam omnibus juga disiapkan yang terkait dengan administrasi pemerintahan, di mana tentunya pak presiden memiliki kewenangan untuk mengoverhaul, baik dalam bentuk Perpres terkait dengan keputusan yang sudah diambil, baik kementerian ataupun pemerintahan provinsi atau di bawahnya," tuturnya.

Dalam Omnibus law, juga akan diberikan kemudahan-kemudahan terkait pengadaan lahan, terutama terkait proyek strategis nasional atau program pemerintah. Di mana, pemerintah untuk proyek strategis tersebut, akan ikut serta dalam pembebasan lahan sekaligus sediakan perizinannya. Dengan demikian para investor tinggal kembangkan proyek itu sendiri.

Dalam segi filosofi perizinan, tambahnya, pemerintah akan mendorong filosofinya bergeser dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Jadi kalau UMKM yang tidak ada risikonya, maka perizinannya cukup pendaftaran saja. "Tetapi kalau semakin tinggi risiko maka berbasis standar-standar," imbuhnya.