Akibat kelangkaan BBM dan elpiji jadi alasan Pertamina rombak susunan direksi

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Hari ini, PT Pertamina menggelar rapat restrukturisasi organisasi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rapat tersebut menghasilkan keputusan dihilangkannya direktorat gas dan adanya penambahan beberapa direktorat lain.

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, mengatakan restrukturisasi tersebut disebabkan adanya beberapa masalah yang terjadi belakangan ini terkait kelangkaan gas elpiji dan bahan bakar minyak (BBM).

"Untuk Pertamina, ada beberapa hal, kejadian-kejadian misalnya kelangkaan BBM dan LPG beberapa bulan lalu, yang kemudian membuat kajian reorganisasi Pertamina dibuat dan kemudian dibahas, dikonsultasikan dengan beberapa pihak," kata Harry di Kantornya, Jakarta, Selasa (13/2).

Orang lain juga bertanya?

Selain itu, restrukturisasi pengurus perusahaan juga disesuaikan dengan perubahan-perubahan besar yang akan terjadi di tubuh Pertamina. Di mana, perusahaan migas pelat merah tersebut akan mengganti orientasi bisnisnya.

"Memang ada perubahan besar bahwa kemudian ke depannya tantangan-tantangan yang dihadapi Pertamina akan berbeda. Yang selama ini dilakukan dengan product-oriented marketing, itu nanti harus jadi customer-oriented," ujarnya.

Selebihnya, Harry menegaskan tidak ada yang berubah dari struktur Pertamina. "Itu yang penting adalah untuk meningkatkan pelayanan Pertamina. Itu untuk ketersediaan BBM dan LPG, baik yang PSO (penugasan) dan non-PSO, baik yang subsidi dan non-subsidi. Hal-hal ini yang akan jadi fokus perkembangan Pertamina selanjutnya."

Pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN, kemudian menyerahkan ke dewan komisaris dan direksi untuk kemudian menjabarkan perubahan organisasi agar bisa dilaksanakan di dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari untuk level di bawah direksi.

"Karena yang mengerti operasi dan kemudian details daripada itu adalah direksi dengan diawasi komisaris. Kementerian BUMN mengharapkan ini dapat dilaksanakan secepat-cepatnya dan kemudian bisa disampaikan kepada Menteri BUMN saat RUPS PT Pertamina."

(mdk/bim)