Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

AKR Limpahkan Penyaluran Solar Subsidi ke Pertamina

AKR Limpahkan Penyaluran Solar Subsidi ke Pertamina Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa pada konferensi pers Posko Nasional sektor ESDM Natal dan Tahun Ba. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengatakan, berdasarkan keputusan sidang komite BPH Migas, AKR melimpahkan penugasan penyaluran solar subsidi 2019 ke Pertamina, sejak 11 November 2019.

Dia menjelaskan, pelimpahan penyaluran solar subsidi ini karena formula harga yang tidak sesuai keekonomian.

"Sudah, sudah sidang komite. Kalau tidak salah, Senin 11 November," kata Fanshurullah, di Jakarta, Rabu (20/11).

Orang lain juga bertanya?

Dia mengungkapkan, kuota solar subsidi penugasan AKR yang dilimpahkan ke Pertamina sebesar 165 ribu Kilo Liter (KL) dari jatah penyaluran 234 ribu KL, perusahaan tersebut sempat menyalurkan solar subsidi sebanyak 65 ribu KL hingga Mei 2019. Sedangkan total kuota solar subsidi pada tahun ini mencapai 14,5 juta KL.

"Yang disalurkan baru 65 ribu KL, Jadi kira-kira 14,5 juta KL. Minus 65 ribu," tuturnya.

Menurut Fanshurullah, pelimpahan penyaluran solar subsidi milik AKR akan menambah kuota solar subsidi Pertamina. Meski tidak sanggup menyalurkan solar subsidi pada tahun ini, AKR tetap mendapat penugasan penyaluran solar subsidi tahun depan‎. Sebab, tugas AKR menyalurkan solar subsidi selama 5 tahun.

"Kalau penugasannya kan sudah jelas masih ada 5 tahun. kalau kuota nya nanti kita lihat. Karena ini kan terkait formula. Formulanya itu sudah ada usulan dari Pak Menteri‎," tandasnya.

Pasokan Tetap Aman

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, kebutuhan solar akan tetap terpenuhi, sehingga tidak perlu dikhawatirkan adanya keterbatasan pasokan.

Menurutnya, kilang dalam negeri akan terus memproduksi solar, sehingga pasokannya terjamin akan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan.

"Pokoknya kebutuhan masyarakat tetap terjamin. Tidak akan pernah habis, wong kilang 24 jam berproduksi gimana habisnya," kata Djoko, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (5/11).

Dia mengungkapkan, pemerintah pun akan mengganti kelebihan penyaluran solar subsidi, jika kuota solar subsidi telah habis sebelum akhir tahun, penggantian dilakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit.

"Nanti diaudit oleh BPK," tandasnya.

Untuk diketahui, kuota solar bersubsidi tahun ini secara nasional sebanyak 14,5 juta kiloliter (KL) atau lebih kecil dibandingkan dengan 2018 sebanyak 15,62 juta KL dengan realisasi sebanyak 15,58 juta KL.

Sementara itu, realisasi penyaluran solar bersubsidi sampai 25 September 2019 sebanyak 11,67 juta KL atau 80,46 persen dari kuota. Normalnya, realisasi per 25 September 2019 seharusnya sekitar 73,42 persen dari kuota.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Harga Solar Seharusnya Rp12.100 per Liter, Pemerintah Bakal Beri Subsidi Rp3.000 per Liter di 2025
Harga Solar Seharusnya Rp12.100 per Liter, Pemerintah Bakal Beri Subsidi Rp3.000 per Liter di 2025

Arifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.

Baca Selengkapnya
Siap-siap, Pemerintah Perketat Pembelian Solar untuk Jenis Kendaraan Tertentu
Siap-siap, Pemerintah Perketat Pembelian Solar untuk Jenis Kendaraan Tertentu

Pemerintah akan memperketat penjualan solar bersubsidi.

Baca Selengkapnya
Pertamina Apresiasi Pembayaran Dana Kompensasi BBM oleh Pemerintah
Pertamina Apresiasi Pembayaran Dana Kompensasi BBM oleh Pemerintah

Pembayaran Rp132,44 triliun tersebut merupakan pembayaran untuk Dana Kompensasi TW I-III 2023.

Baca Selengkapnya
Pertamina Patra Niaga Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah
Pertamina Patra Niaga Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), perubahan dalam penyalurannya harus melalui kebijakan Pemerintah.

Baca Selengkapnya
Sinergi BPH Migas dan Pemprov Sulawesi Utara dalam Memperkuat Pengendalian dan Pengawasan JBT dan JBKP
Sinergi BPH Migas dan Pemprov Sulawesi Utara dalam Memperkuat Pengendalian dan Pengawasan JBT dan JBKP

Kerja sama BPH Migas dan Pemprov Sulut ini bertujuan untuk mengawasi konsumen yang berhak mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Selengkapnya
Bersama Pemerintah, Pertamina Siap Salurkan Subsidi Energi 2024 Tepat Sasaran
Bersama Pemerintah, Pertamina Siap Salurkan Subsidi Energi 2024 Tepat Sasaran

Pemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024.

Baca Selengkapnya
BBM Subsidi Akan Dibatasi per 17 Agustus, Kementerian BUMN Bilang Begini
BBM Subsidi Akan Dibatasi per 17 Agustus, Kementerian BUMN Bilang Begini

Wacana pembatasan BBM subsidi pertama kali diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Selengkapnya
Pertamax Bakal Gantikan Pertalite Jadi BBM Subsisi, BPH Migas Beri Bocoran Begini
Pertamax Bakal Gantikan Pertalite Jadi BBM Subsisi, BPH Migas Beri Bocoran Begini

Pertamax Bakal Gantikan Pertalite Jadi BBM Subsisi, BPH Migas Beri Bocoran Begini

Baca Selengkapnya
Perjanjian Kerja Sama Pengawasan BBM Subsidi dan Kompensasi Difinalisasi BPH Migas dan Pemprov Kalimantan Barat
Perjanjian Kerja Sama Pengawasan BBM Subsidi dan Kompensasi Difinalisasi BPH Migas dan Pemprov Kalimantan Barat

Secara umum, finalisasi naskah PKS antara BPH Migas dan Pemprov Kalbar berjalan lancar.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, Menteri Bahlil Pangkas Kuota Solar Subsidi untuk Tahun 2025
Siap-Siap, Menteri Bahlil Pangkas Kuota Solar Subsidi untuk Tahun 2025

Bahlil mengatakan bahwa penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.

Baca Selengkapnya
Pertamina Patra Niaga Siap Salurkan BBM Subsidi Sesuai Kuota Pemerintah
Pertamina Patra Niaga Siap Salurkan BBM Subsidi Sesuai Kuota Pemerintah

Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading

Baca Selengkapnya
BPH Migas Tandatangani Kerja Sama dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya, Upaya Tingkatkan Pengawasan BBM Subsidi
BPH Migas Tandatangani Kerja Sama dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya, Upaya Tingkatkan Pengawasan BBM Subsidi

Sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat pengendalian BBM Subsidi.

Baca Selengkapnya