Anggota DPR Khawatir Program Vaksinasi Covid-19 Jadi Bahan Kampanye Pilpres 2024

Merdeka.com - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa penyuntikan vaksin Covid-19 kepada 181 juta penduduk Indonesia membutuhkan waktu selama 3,5 tahun. Pemerintah pun menyiapkan 426 juta dosis vaksin untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) di Indonesia.

Menanggapi itu, Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad menilai waktu 3,5 tahun terlalu lama untuk penyuntikan vaksin. Akibatnya nanti akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional. Sehingga dia meminta (Menkes) untuk melakukan peninjauan kembali.

"Menurut saya waktu 3,5 tahun yang ditawarkan Menkes (Menteri Kesehatan) adalah sesuatu yang perlu ditinjau kembali," kata Kamrussamad dalam Economic Outlook KAHMI Preneur 2021 secara virtual, Jakarta, Minggu (3/1).

Kamrussamad meminta pemerintah bisa mempercepat proses vaksinasi dengan menargetkan penyuntikan 1 juta vaksin per hari. Sehingga dalam 10 bulan bisa memvaksin 300 juta orang.

"Kenapa kita tidak coba optimalkan 1 juta orang setiap hari misalnya. Kalau 10 bulan berarti bisa menjangkau 300 juta atau 270 juta rakyat kita sudah terjangkau," kata Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.

Dengan perencanaan 3,5 tahun, program vaksinasi yang bakal dimulai tahun 2021, maka baru akan selesai pada tahun 2023. Sementara di tahun tersebut sudah mulai memasuki masa pemilihan presiden 2024.

"Kalau lihat timelinenya, 3,5 tahun itu finishnya di 2023. Persis masa pendaftaran pilpres pada Agustus 2023," kata dia.

Kamrussamad khawatir, program vaksinasi ini nantinya bakal jadi komoditas politik di tahun politik tersebut. "Untuk vaksin tadi perlu ditinjau 3,5 tahun itu, kenapa? Jangan sampai vaksin menjadi alat untuk kampanye politik Pilpres 2024," kata dia.

Kamrussamad mendorong program vaksinasi Covid-19 ini dilakukan dalam satu satu tahun saja. Agar program ini menjadi komoditas politik. "Kita mau supaya vaksin 12 bulan tuntas," kata dia mengakhiri.