APBD Lebih Banyak Habis untuk Pegawai Daripada Pembangunan Daerah

Merdeka.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) membeberkan rasio belanja pemerintah daerah hingga November 2019.

Dari data Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), serapan APBD tertinggi adalah provinsi Gorontalo menyentuh angka 83,57 persen. Sedangkan serapan terendah dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, yang baru sebesar 40 persen.

"Penyebabnya banyak, salah satunya function-based budgeting atau money follow function, yang menyebabkan ketidaksesuaian penganggaran APBD dengan perencanaan baik pusat maupun daerah," ujar peneliti KPPOD Lenida Ayumi di Jakarta, Minggu (15/12).

Lebih lanjut, dalam rasio serapan anggaran pemerintah provinsi pada 2018 juga menunjukkan bahwa belanja pegawai dan kebutuhan operasional lain menduduki persentasi terbesar.

"Dari Rp 349,6 triliun, 26 persen anggaran terserap untuk belanja pegawai, 35 persen operasional lain sedangkan untuk modal hanya 17 persen," lanjut Lenida.

Mekanisme Integrated Budgetary Control

Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan kerugian publik karena seharusnya masyarakat bisa menikmati fasilitas serta sarana dan prasarana yang dibangun dengan dana negara lebih cepat.

Oleh karenanya, mekanisme integrated budgetary control harus diterapkan terutama bagi daerah operasional baru (DOB) agar integrasi dari hulu ke hilir bisa terjadi, sehingga serapan anggaran dapat maksimal. Selain itu, budgeting yang dilakukan harus sesuai dengan program pembangunan pemerintah.

"Integrated budgetary control ini sudah diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa sehingga pengeluaran belanja negara dan daerah terawasi dengan baik," tutur Lenida.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com