Asosiasi dukung pemerintah ciptakan transportasi online pelat merah
Merdeka.com - Persatuan Penyelenggara Transportasi Online (PPTO) mendukung rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membuat aplikasi transportasi online. Hal tersebut dapat menjembatani kebutuhan tarif yang ideal, baik antara aplikator dan pengemudi transportasi online atau driver online.
"Fungsi kami sebagai badan hukum ini ya ditengah, yaitu sebagai operator. Jangan sampai driver ini diakali oleh aplikator. Oleh karena itu pertemuan ini diharapkan kami dapat dilibatkan dalam perumusan perundang-undangan," tutur Ketua Umum PPTO Aryo di Jakarta, Senin (17/9).
Menurut Aryo, selama ini pemerintah tidak secara inklusif mengajak badan hukum atau asosiasi transportasi online untuk diskusi mengenai masa depan driver. Melainkan, lanjut dia, hanya asosiasi-asosiasi tertentu saja yang turut berkontribusi dalam pengambilan keputusan.
-
Bagaimana DPR RI berharap perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Bagaimana driver online tersebut membantu penumpangnya? 'Diantarlah sampai ke RS, dibantu urus sampai ke dalam, dibantu uruskan BPJS, sampai papa bisa masuk dan segera ditangani dokter,' lanjutnya, demikian dikutip dari keterangan unggahan.
-
Mengapa driver online tersebut membantu penumpangnya? Tiba-tiba papa mengeluh dadanya nyeri hebat dan minta kembali ke rumah. Tapi pak Nurahman menawarkan dibawa ke RS karena melihat kondisi papa yang sangat kesakitan,' sambungnya, demikian dikutip dari keterangan unggahan.
-
Mengapa DPR RI minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Aplikasi Travoy bantu mudik lebih terencana? Fitur yang terdapat di Aplikasi Travoy dapat dimanfaatkan agar perjalanan makin terencana sehingga mudik ceria penuh makna serta lancar, aman dan nyaman selamat sampai tujuan,' tutur Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana.
-
Siapa yang minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? 'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
"Sedangkan pemerintah cuma itu-itu aja atau segelintir (asosiasi) yang dilibatkan untuk perumusan undang-undang. Padahal mereka-mereka ini tidak murni mewakili transportasi online," ujarnya.
Dia menjelaskan, pasca pencabutan Permenhub oleh Mahkamah Agung (MA), diharapkan adanya kejelasan regulasi terkait nasib para driver online ke depan. Terutama sejalan dengan pemerintah yang berencana mengakomodir kebutuhan mereka lewat platform plat merah itu.
"Jadi harapannya ada regulasi yang benar-benar tegas mengatur tarif transportasi online ini. Karena ini sebetulnya kan perang bisnis, perang dagang," ungkapnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan, akan menyusun regulasi baru untuk aplikasi itu agar dapat memenuhi dengan tarif yang menyesuaikan dengan masyarakat.
"Jangan sampai ada monopoli usaha, oleh karena itu kita bersinergi dengan asosiasi-asosiasi daerah. Jangan sampai sendiri-sendiri suaranya," tutup dia.
Reporter: Bawono Yadika
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Biaya ojol dan taksi online di Jawa Timur kini diatur keputusan gubernur. Begini dampaknya.
Baca SelengkapnyaMenurut Menhub Budi, perlu ada ketentuan dalam UU mengenai perlindungan dan kesejahteraan para pengemudi ojol.
Baca SelengkapnyaGojek mendapatkan penghargaan sebagai aplikasi online favorit masyarakat.
Baca SelengkapnyaDengan pemantauan intensif dan pengelolaan standar operasional yang ketat, BUMN berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas layanan angkutan umum.
Baca SelengkapnyaKetentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Baca SelengkapnyaPembatasan kendaraan pribadi di Jakarta bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum, mengatasi kemacetan, dan mengurangi emisi gas buang.
Baca SelengkapnyaIni sekaligus membantu pemerintah menurunkan emisi karbon.
Baca SelengkapnyaZulkifli menjabarkan dampak kerugian yang timbul akibat kemacetan yang ada di Jakarta tembus Rp100 triliun per tahun.
Baca SelengkapnyaKemnaker sudah menyiapkan tim untuk pembahasan aturan tersebut, sesuai dengan arahan Komisi IX DPR RI.
Baca SelengkapnyaTujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.
Baca SelengkapnyaDibutuhkan sebuah sistem agar masyarakat terdorong menggunakan transportasi publik.
Baca SelengkapnyaKemnaker mengimbau perusahaan transportasi online hingga logistik untuk memberikan THR keagamaan Lebaran Idulfitri 2024
Baca Selengkapnya