Babak Baru Perundingan Perdagangan Internasional RI dengan Beberapa Negara

Merdeka.com - Dua Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) segera memasuki babak baru. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat, ada dua negosiasi PPI yang saat ini tengah diajukan untuk diratifikasi.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Dirjen PPI) Kemedag, Iman Pambagyo mengatakan, kedua PPI tersebut adalah Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Cile (Indonesia Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) dan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong (Free Trade Agreement/FTA) dan Perjanjian Investasi atau invesment agreement.

CEPA Indonesia-Chile saat ini baru masuk ke meja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun masih belum dapat dipastikan kapan PPI tersebut akan diteken oleh Presiden. Sementara itu, ASEAN-Hongkong FTA telah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.

"Untuk Indonesia-Chile CEPA telah berada di meja presiden, saya tidak bisa mengatakan apa-apa," kata Dirjen Iman dijumpai dalam sebuah acara diskusi, di Jakarta, Rabu (5/12).

Selain dua PPI yang memasuki proses ratifikasi, Dirjen Iman menyebut bahwa pada akhir tahun ini, setidaknya ada tiga PPI yang akan selesai dan akan segera ditandatangani. Antara lain, Indonesia-Australia (IA-CEPA), Indonesia dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa atau European Free Trade Association / EFTA (IE-CEPA) dan PTA Indonesia-Mozambik.

Dirjen Iman menyebutkan ada beberapa strategi khusus pemerintah dalam perdagangan internasional, yaitu pertama, mempertahankan dan meningkatkan akses ke pasar tradisional sambil memperluas akses ke pasar non-tradisional.

Kedua, mendorong transformasi struktur ekspor berbasis komoditas menjadi produk dan layanan bernilai tambah untuk meningkatkan rantai pasokan atau supply chain. Ketiga, targetkan pasar secara khusus dengan fokus membantu meningkatkan neraca perdagangan. Keempat, manfaatkan sepenuhnya skema preferensi yang ada (AEC, ASEAN + 1s, IJEPA, INA-PAK FTA dan lain-lain).

"Yang penting kelima adalah menyusun 'sin list' negara-negara tujuan ekspor sambil menghindari atau mengurangi kebijakan yang bermasalah," tutupnya. (mdk/idr)